JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat reformasi pasar modal Indonesia dengan meningkatkan permodalan, tata kelola, dan integritas bagi pelaku industri.
Hingga 29 Oktober 2026, sebanyak 192 perusahaan, yang terdiri atas 107 Perusahaan Efek (PE) dan 85 Manajer Investasi (MI), telah menyampaikan komitmen mengenai pilihan kelompok kegiatan usaha.
Upaya ini merupakan bagian dari komitmen OJK membangun industri pasar modal yang semakin sehat, transparan, berintegritas, dan berdaya saing melalui penguatan regulasi, kelembagaan, pengawasan, serta penegakan hukum secara konsisten. Hal ini sekaligus bertujuan memperkuat pelindungan investor serta menjaga kepercayaan masyarakat dan investor global terhadap pasar modal Indonesia.
Penetapan pilihan kelompok kegiatan usaha ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan Peraturan OJK (POJK) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek serta POJK Nomor 5 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Manajer Investasi.
Melalui kedua peraturan tersebut, OJK mendorong penguatan permodalan, kualitas kepemilikan dan pengendalian, kepengurusan, tata kelola, serta manajemen risiko PE dan MI yang bertujuan untuk memastikan kemampuan setiap perusahaan sesuai dengan kompleksitas kegiatan usaha dan risiko yang dihadapinya.
Kedua POJK tersebut juga mengatur pembagian kelompok kegiatan usaha berdasarkan kemampuan perusahaan dan pemenuhan persyaratan tertentu. Kelompok tersebut adalah Perusahaan Efek Kegiatan Usaha (PEKU) dan Manajer Investasi Kegiatan Usaha (MIKU). Pengelompokan ini menjadi dasar untuk menentukan kegiatan usaha yang dapat dijalankan sesuai dengan kemampuan masing-masing perusahaan.
Komitmen Penguatan Kelembagaan Industri
Hingga 29 Oktober 2026, OJK telah menerima komitmen pilihan kelompok kegiatan usaha dari 107 PE dengan rincian sebagai berikut:
74 PE memilih PEKU 3;
22 PE memilih PEKU 2; dan
11 PE memilih PEKU 1.
Sementara itu, 85 MI telah menyampaikan pilihan kelompok kegiatan usaha dengan rincian sebagai berikut:
70 MI memilih MIKU 2; dan
15 MI memilih MIKU 1;
Komitmen tersebut menjadi langkah awal bagi PE dan MI untuk menyesuaikan kemampuan perusahaan dengan persyaratan kegiatan usaha yang akan dijalankan.
OJK sebelumnya telah memberikan masa transisi agar pelaku industri dapat melakukan penyesuaian secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemenuhan persyaratan ditargetkan hingga April 2029.
Selama masa transisi, OJK akan terus memantau perkembangan pemenuhan komitmen setiap perusahaan serta berkoordinasi dengan pemegang saham, pengurus, asosiasi industri, dan pemangku kepentingan terkait.
OJK juga menekankan pentingnya dukungan pemegang saham untuk memastikan kecukupan modal serta memperkuat tata kelola dan kemampuan operasional perusahaan agar proses transformasi berjalan efektif dan berkelanjutan.
Penguatan Tata Kelola dan Pencegahan Pelanggaran Berulang
Selain memperkuat kelembagaan, OJK terus meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum untuk menjaga integritas pasar modal serta mencegah pelanggaran berulang.
OJK mengenakan sanksi kepada pelaku industri yang terbukti melakukan pelanggaran. OJK juga mendorong perbaikan melalui pembinaan, evaluasi penyebab pelanggaran, serta penguatan sistem pengendalian internal dan kepatuhan.
Sebagai tindak lanjut atas sejumlah kasus pelanggaran yang melibatkan PE, OJK telah meminta perusahaan terkait untuk melakukan perbaikan, antara lain:
Meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan pengembangan kompetensi pegawai untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku;
Memperkuat sistem pengendalian internal dan fungsi kepatuhan perusahaan;
Mengevaluasi penyebab pelanggaran secara menyeluruh serta menetapkan langkah perbaikan untuk mencegah kejadian serupa; dan
Menyampaikan hasil evaluasi serta pelaksanaan langkah perbaikan kepada OJK.
Dalam pengawasan MI, OJK terus memperkuat komunikasi secara proaktif dengan asosiasi industri. OJK juga meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan untuk mendorong kepatuhan serta penerapan tata kelola yang baik.
Langkah tersebut merupakan bagian dari pendekatan pengawasan OJK yang memadukan penegakan hukum, pencegahan, dan perbaikan berkelanjutan untuk mengurangi risiko pelanggaran berulang.
