JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) meluncurkan lima buku karya Kedeputian Geofisika untuk memperkuat mitigasi gempa bumi dan pembangunan infrastruktur yang lebih aman dan tangguh terhadap bencana. Kelima buku ini menyajikan informasi ilmiah mengenai sumber gempa, tingkat bahaya, karakteristik tanah, respons bangunan terhadap guncangan, serta potensi dan dampak gempa bumi megathrust di Indonesia.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menegaskan bahwa pembangunan yang aman dari ancaman gempa bumi harus berlandaskan kajian ilmiah dan didukung kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, pemanfaatan informasi geofisika secara tepat dapat membantu pemerintah dan masyarakat menentukan langkah mitigasi yang lebih terarah untuk mengurangi risiko bencana.
“Indonesia memiliki kondisi tektonik yang kompleks dengan berbagai sumber gempa aktif, termasuk zona megathrust. Meskipun gempa bumi belum dapat diprediksi secara pasti, risikonya dapat dikurangi melalui pemahaman ilmiah, pembangunan yang aman, dan kesiapsiagaan masyarakat,” kata Faisal di Auditorium BMKG, Jakarta pada Rabu (11/11).
Adapun kelima buku yang diluncurkan antara lain, Pedoman Mikrozonasi Seismik Berbasis Metode Geofisika Permukaan; Pedoman Analisis Bahaya Gempa Probabilistik; Pedoman Monitoring Getaran Seismik pada Gedung; Atlas Mikrozonasi; dan Potensi dan Dampak Gempa Bumi Megathrust Indonesia.
Faisal menjelaskan bahwa kelima buku tersebut saling melengkapi dalam memberikan pemahaman mengenai bahaya gempa bumi, mulai dari sumber gempa dan karakteristik tanah hingga respons bangunan terhadap guncangan. Informasi yang terintegrasi ini dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dalam kajian risiko bencana, penataan ruang, perencanaan dan evaluasi bangunan, penentuan prioritas mitigasi, serta penguatan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat.
Plh. Deputi Bidang Geofisika, Ardhasena Sopaheluwakan, menjelaskan, buku Pedoman Mikrozonasi Seismik Berbasis Metode Geofisika Permukaan; Pedoman Analisis Bahaya Gempa Probabilistik; dan Pedoman Monitoring Getaran Seismik pada Gedung memuat standardisasi kajian, penguatan basis informasi ilmiah, serta pemanfaatan hasil analisis dalam upaya pengurangan risiko gempa bumi.
Sebelum membangun infrastruktur, seperti gedung dan fasilitas publik, ketiga buku tersebut menjadi pedoman identifikasi karakteristik dan respons tanah, serta perkiraan tingkat bahaya gempa dalam periode tertentu. Selain itu, pedoman ini juga digunakan untuk mengevaluasi ketahanan struktur bangunan terhadap guncangan gempa bumi.
Sementara itu, Atlas Mikrozonasi memberikan gambaran mengenai kondisi tanah setempat yang dapat memengaruhi guncangan gempa bumi guna mendukung perencanaan tata ruang, prioritas mitigasi, serta evaluasi infrastruktur strategis. Data ini menjadi acuan penting agar pembangunan infrastruktur strategis, seperti gedung, jembatan, dan bendungan, dapat mempertimbangkan potensi bahaya gempa sejak tahap perencanaan.
Lebih lanjut, buku Potensi dan Dampak Gempa Bumi Megathrust Indonesia membedah karakteristik dan dinamika tektonik di 14 segmen megathrust melalui pendekatan ilmiah populer. Buku ini tidak hanya mengulas rekam sejarah gempa dan tsunami, tetapi juga menyajikan skenario pemodelan guncangan (_ShakeMap_) dan tsunami pada berbagai segmen untuk melihat potensi dampaknya secara nyata.
Ardhasena menekankan bahwa dampak gempa megathrust tidak hanya berkaitan dengan kekuatan guncangan, tetapi juga potensi tsunami dan efek berantai terhadap berbagai sektor kehidupan.
“Dampak gempa megathrust tidak hanya berkaitan dengan kuatnya guncangan, tetapi juga kemungkinan tsunami dan dampak berantai terhadap permukiman, infrastruktur, transportasi, pendidikan, kesehatan, telekomunikasi, serta aktivitas sosial dan ekonomi,” papar Ardhasena.
Menurut Ardhasena, catatan sejarah gempa bumi dan tsunami di berbagai wilayah Indonesia menjadi pembelajaran penting untuk memperkuat kesiapsiagaan berkelanjutan. BMKG menegaskan bahwa identifikasi segmen megathrust dan pemodelan potensi dampaknya merupakan bagian dari upaya memahami bahaya dan menyiapkan langkah mitigasi, bukan prediksi mengenai kapan gempa bumi akan terjadi.
Buku tersebut juga menguraikan sejumlah langkah strategis untuk mengurangi risiko bencana, antara lain mengintegrasikan informasi bahaya gempa ke dalam perencanaan tata ruang, menerapkan standar infrastruktur tahan gempa, dan mengembangkan sistem peringatan dini. Khusus di wilayah pesisir yang berpotensi terdampak tsunami, masyarakat perlu memahami jalur evakuasi dan mengikuti latihan simulasi secara berkala agar dapat bertindak cepat saat menghadapi situasi darurat.
Melalui peluncuran lima buku ini, BMKG memperkuat upaya penyediaan informasi geofisika yang mudah diakses dan dipahami oleh akademisi, praktisi, pengambil kebijakan, serta masyarakat umum. BMKG berharap pemanfaatan informasi ilmiah tersebut dapat mendorong perencanaan pembangunan yang lebih aman, meningkatkan kesiapsiagaan, dan memperkuat langkah nyata untuk melindungi masyarakat dari risiko gempa bumi dan tsunami.
Anggota Komisi V DPR RI, Marlyn Maisarah, menegaskan komitmen untuk terus mengawal peningkatan kualitas BMKG sehingga informasi kebencanaan yang disampaikan semakin akurat, mudah diakses, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, publikasi ini tidak hanya menjadi kajian ilmiah di atas meja semata, melainkan dapat meningkatkan pembangunan berkelanjutan melalui sinergi lintas kementerian/lembaga, akademisi, serta pemangku kepentingan.
Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kristomei Sianturi, memastikan informasi pada buku ini akan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan upaya mitigasi dan penanggulangan bencana, serta pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah. Melalui kajian yang semakin komprehensif, diharapkan kesiapsiagaan masyarakat, risiko dampak yang ditimbulkan, serta korban jiwa dapat semakin ditekan dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.
Turut hadir dalam acara ini Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kementerian Koordinator BIdang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Lilik Kurniawan, Kepala Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Hermanta; Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Marulitua Sijabat; Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas Edy Prakoso; dan Direktur Sistem Referensi Geospasial Badan Informasi Geospasial (BIG) Fifik Syafiudin, para pakar, akademisi, dan mitra kerja BMKG.
