JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mengimplementasikan bank kliring Renminbi (RMB clearing bank) sebagai lembaga pendukung pasar uang dan valuta asing (PUVA) untuk memperkuat daya tahan ekonomi Indonesia. Langkah ini merupakan salah satu upaya BI memperkuat stabilitas perekonomian dan sistem keuangan melalui pengembangan ekosistem PUVA Rupiah dan Renminbi. Kehadiran bank kliring ini ditujukan untuk memperluas akses likuiditas RMB di pasar domestik, meningkatkan efisiensi transaksi perdagangan dan investasi Indonesia–Tiongkok, serta mendukung perluasan transaksi antarnegara menggunakan mata uang lokal (Local Currency Transaction/LCT). Pengembangan ini juga menjadi salah satu strategi diversifikasi mata uang dalam transaksi internasional untuk memperkuat ketahanan eksternal dan mendukung stabilitas nilai Rupiah di tengah dinamika global.
Demikian disampaikan Gubernur BI, Destry Damayanti saat momen peluncuran bank kliring Renminbi dalam rangkaian pertemuan tingkat tinggi Pengembangan Ekosistem Rupiah dan Renminbi di kantor pusat Bank Indonesia, Jakarta, pada hari ini (12/11). Momentum tersebut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, Deputi Gubernur People’s Bank of China (PBoC), Tao Ling, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, Kuasa Usaha ad Interim Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk Indonesia, Zhou Kan, Presiden Bank of China Limited, Zhang Hui, serta perwakilan perbankan dan pelaku usaha.
“Penguatan ekosistem ini merupakan bagian dari langkah untuk mendukung stabilitas nilai Rupiah dan memperkuat ketahanan sektor eksternal Indonesia,” ujar Destry melalui keterangan resmi.
Di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global, pendalaman pasar keuangan terus diperkuat untuk memenuhi kebutuhan valuta asing yang terus meningkat seiring pertumbuhan perdagangan internasional, memperluas ketersediaan instrumen lindung nilai di pasar serta mendukung stabilitas Rupiah. Dalam hal ini, pengembangan ekosistem PUVA Rupiah dan Renminbi dilakukan secara terintegrasi melalui tiga pilar, yaitu operasi moneter, pengembangan pasar, dan kerja sama internasional. Pengembangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan likuiditas dan efisiensi pasar, sekaligus menyediakan alternatif transaksi yang lebih kompetitif bagi perbankan dan dunia usaha.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap perluasan LCT dapat mendorong ekspor Indonesia ke Tiongkok, mengingat neraca perdagangan Indonesia dengan Tiongkok saat ini masih defisit. “Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 6%, kami memperkuat sektor eksternal melalui empat langkah. Pertama, meningkatkan daya saing ekspor dan investasi melalui hilirisasi, deregulasi, penyederhanaan perizinan, dan kepastian regulasi. Kedua, menjaga stabilitas Rupiah melalui koordinasi fiskal dan moneter serta pendalaman pasar keuangan. Ketiga, mengoptimalkan penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) di dalam negeri untuk memperkuat cadangan devisa dan likuiditas valas. Keempat, memperluas diplomasi ekonomi dengan mempercepat perjanjian perdagangan dengan Uni Eropa (IEU-CEPA) dan Uni Ekonomi Eurasia (I-EAEU FTA), melanjutkan aksesi OECD, serta memanfaatkan keanggotaan di WAICO untuk menarik investasi,” ujar Airlangga.
Deputi Gubernur People’s Bank of China (PBoC), Tao Ling, mengapresiasi dukungan BI dalam memperkuat kerja sama keuangan bilateral Indonesia dan Tiongkok. Menurutnya, penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan dan investasi kedua negara dapat meningkatkan efisiensi transaksi, menekan biaya, serta mengurangi risiko nilai tukar. Dalam hal ini, Bank of China dengan jaringan internasionalnya yang luas mampu menjalankan peran penting dalam mendukung ketersediaan likuiditas dan kelancaran transaksi lintas negara melalui kerja sama dengan perbankan domestik. “PBoC siap terus mempererat koordinasi dengan BI guna memperluas manfaat kerja sama keuangan bagi kedua negara,” tutup Tao.
Sejalan dengan hal tersebut, Kuasa Usaha ad Interim Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk Indonesia, Zhou Kan, menyampaikan keyakinannya bahwa kemitraan strategis komprehensif Indonesia dan Tiongkok akan terus berkembang dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara. Ia menilai, seiring besarnya potensi kerja sama perdagangan dan investasi kedua negara, kerja sama di bidang keuangan masih memiliki ruang pengembangan yang luas untuk mendukung peningkatan hubungan ekonomi bilateral.
Implementasi bank kliring Renminbi merupakan tindak lanjut kerja sama BI dan PBoC yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pada 11 Juni 2026. Sebagai tindak lanjut, PBoC menetapkan Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch sebagai bank kliring Renminbi di Indonesia. Bank kliring ini berperan mendukung ketersediaan likuiditas Renminbi, layanan kliring dan penyelesaian transaksi, serta instrumen penempatan dan pembiayaan. Pada kesempatan ini, Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch selaku bank kliring Renminbi juga menandatangani komitmen dengan 12 bank Appointed Cross Currency Dealer (ACCD) untuk mendukung layanan bank kliring Renminbi dan pemanfaatan LCT Indonesia–Tiongkok. Kedua belas bank tersebut adalah Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank CIMB Niaga, Bank Sinarmas, Bank OCBC NISP, Maybank Indonesia, China Construction Bank Indonesia (CCB Indonesia), Bank Central Asia (BCA), Bank Danamon, PermataBank, dan ICBC Indonesia.
Sejak diterapkan pada 2018, kerja sama LCT Indonesia terus berkembang dan kini mencakup tujuh negara mitra, yaitu Malaysia, Thailand, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, dan Singapura. Jenis transaksi yang dapat menggunakan LCT juga semakin beragam, mencakup perdagangan barang dan jasa, investasi langsung, serta transaksi di pasar modal dan keuangan. Pengembangan ekosistem PUVA Rupiah dan Renminbi pun semakin relevan seiring meningkatnya pemanfaatan LCT Indonesia–Tiongkok.
Pada Januari–September 2026, transaksi LCT Indonesia–Tiongkok mencapai ekivalen 43,89 miliar dolar AS, melampaui transaksi sepanjang 2025 yang sebesar 13,19 miliar dolar AS. Dengan capaian tersebut, LCT Indonesia–Tiongkok mencatat pangsa terbesar, yakni 83,49% dari total volume transaksi LCT Indonesia, dengan rata-rata 5.951 pengguna setiap bulan. Sementara itu, penerbitan Panda Bond juga terus meningkat, dengan penerbitan perdana sebesar CNY 7 miliar pada Juli 2026, disusul penerbitan sebesar CNY 10 miliar pada November 2026. Perkembangan ini menunjukkan semakin luasnya pemanfaatan Rupiah dan Renminbi dalam mendukung kegiatan ekonomi kedua negara.
Ke depan, BI akan melanjutkan pengembangan ekosistem PUVA melalui peningkatan kualitas produk dan mekanisme pembentukan harga, perluasan partisipasi pelaku pasar, serta penguatan konektivitas infrastruktur keuangan. Bersama otoritas terkait, perbankan, dan dunia usaha, BI berkomitmen memastikan pengembangan ekosistem ini berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian Indonesia.
