SATUJABAR, BANDUNG – Untuk mengatasi persoalan kemacetan yang sudah demikian kentara, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyiapkan tiga langkah strategis. Selama ini, kemacetan menjadi salah satu isu public utama karena seling dikeluhkan masyarakat.
Hal itu disampaikan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, saat Wawancara Khusus “Berita Satu Spesial” B-Tv bertema Satu Tahun Kepala Daerah, Sinergi Pusat & Daerah, Jumat, 20 Februari 2026.
Farhan mengakui, Kota Bandung memiliki potensi besar di bidang pariwisata. Namun, di sisi lain, berbagai persoalan klasik seperti sampah dan kemacetan masih menjadi pekerjaan rumah yang memengaruhi capaian target pertumbuhan daerah.
“Ada tiga hal yang akan dilakukan untuk menghadapi kemacetan ini,” ujar Farhan seperti dikutip dari Humas Pemkot Bandung.
Langkah pertama adalah peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur jalan. Pemkot Bandung bekerja sama dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam pembangunan dan perbaikan jalan.
Ia menyebut, pemerintah pusat telah menyelesaikan dua jalan layang utama, namun masih dibutuhkan pembangunan enam fly over tambahan di lintasan kereta api serta tiga jembatan konektivitas di sekitar Stasiun KCIC Tegaluar dan wilayah Gedebage.
Selain itu, peningkatan kualitas penerangan jalan umum (PJU) juga menjadi perhatian, terutama di kawasan Jalan Soekarno-Hatta wilayah timur yang dinilai masih menjadi titik persoalan besar.
Langkah kedua adalah penerapan teknologi berbasis kecerdasan buatan melalui sistem ATCS (Automatic Traffic Control System). Sistem ini diharapkan mampu mengatur lalu lintas secara lebih adaptif dan efisien.
Farhan menyebut, implementasi program tersebut tidak mudah karena memerlukan perencanaan matang serta koordinasi lintas pemerintah.
“Tidak mudahnya karena pengadaannya harus betul-betul perencanaan yang sangat baik karena melibatkan tiga organisasi besar, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota,” jelasnya.
Langkah ketiga adalah penguatan transportasi massal. Pemkot Bandung bersama Kementerian Perhubungan dan dukungan World Bank tengah mendorong dua program besar, yakni pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta studi kelayakan LRT bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
Menurut Farhan, BRT dirancang melayani koridor timur–barat, sementara LRT akan menghubungkan jalur utara–selatan. Skema ini diharapkan dapat menjadi tulang punggung sistem transportasi massal Kota Bandung.
Namun demikian, ia menyatakan, revitalisasi angkutan kota (angkot) tetap menjadi bagian penting dari sistem baru tersebut. Angkot harus bertransformasi menjadi feeder bagi BRT dan LRT agar sistem transportasi terintegrasi dapat berjalan optimal.
Farhan juga menyoroti persoalan mendasar transportasi di Bandung yang belum mengalami perubahan trayek sejak 1984. Ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi dinilai sudah terlalu tinggi, sehingga dibutuhkan langkah revolusioner untuk mengembalikan minat warga menggunakan transportasi umum.
“Terus terang sekarang ini kualitas kendaraan umum dan transportasi umum di Kota Bandung sangat tidak layak,” ungkapnya.
Farhan mengatakan, sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota menjadi kunci dalam mendorong percepatan realisasi berbagai program tersebut.
Menurutnya, pembenahan transportasi bukan hanya untuk mengurai kemacetan, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing pariwisata Kota Bandung ke depan.
