SATUJABAR, BANDUNG – Anggaran infrastruktur jalan di Kota Bandung tahun 2026 mencapai Rp 300 miliar, kata Wali Kota Bandung Muhammad Farhan.
Farhan menyatakan peningkatan anggaran tersebut harus diiringi perencanaan yang matang dan akuntabel.
“Perencanaan kita harus sangat matang sehingga terserap Rp300 miliar. Jangan cuma besar di angka, tapi tidak berkualitas,” ujarnya di Balai Kota Bandung, Kamis 19 Februari 2026 melalui keterangan resmi Humas Pemkot Bandung.
Farhan mengakui masih ada catatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait ketidaksesuaian antara perencanaan dan inspeksi pekerjaan.
Karena itu, Pemkot Bandung akan meningkatkan skor pencegahan korupsi dengan memperbaiki tata kelola penganggaran dan pengawasan proyek.
“Kita harus meningkatkan lagi scoring pencegahan korupsi supaya bisa menjalankan amanat APBD dengan baik,” katanya.
Selain infrastruktur jalan, isu pengelolaan sampah juga menjadi perhatian serius. Farhan menilai, arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup bukanlah bentuk hukuman, melainkan dukungan agar pengelolaan sampah lebih terukur.
Kini terdapat parameter kuantitatif yang jelas, mulai dari scoring penganggaran, sumber daya manusia, lahan, hingga kualitas pengolahan sampah.
Pemkot Bandung masih memiliki skor rendah dalam aspek kapasitas SDM, partisipasi masyarakat, serta kualitas daur ulang.
“Bukan hanya sampah diolah, tapi bagaimana prosesnya ramah lingkungan dan melibatkan banyak orang,” jelasnya.
Perbaikan sistem ini diharapkan dapat mengurangi setoran sampah ke Tempat Pembuangan Akhir Sarimukti dan mendorong ekonomi sirkular di tingkat lokal.
Dengan lonjakan anggaran infrastruktur, penguatan tata kelola, serta pembenahan sistem pengelolaan sampah, Farhan menegaskan komitmen membangun Bandung yang transparan, sehat, dan berkelanjutan.
“Tantangan banyak, tapi alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Tinggal kita tingkatkan kualitas eksekusinya,” pungkasnya.
