PEKANBARU – Kementerian Kehutanan melalui Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sumatera menetapkan dua orang berinisial K (40) dan R (46) sebagai tersangka dalam perkara dugaan pengangkutan kayu ilegal. Sekitar 18 ton kayu meranti yang diduga berasal dari Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau turut diamankan.
Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menerima penyerahan tiga orang dari Bea Cukai, kemudian melaksanakan pemeriksaan dan gelar perkara untuk menilai alat bukti serta peran masing-masing pihak. Dari tiga orang yang diserahkan, dua di antaranya ditetapkan sebagai tersangka. Dalam perkara ini, petugas turut mengamankan satu unit kapal KM Lisa 82 GT 6 beserta muatan kayu meranti.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menyampaikan bahwa keberhasilan pengungkapan perkara ini memperlihatkan pentingnya keterpaduan peran dan kewenangan antarlembaga dalam melindungi sumber daya hutan Indonesia.
“Perlindungan hutan adalah tanggung jawab bersama yang membutuhkan komitmen dan kekuatan berbagai institusi. Kami menyampaikan apresiasi kepada jajaran Bea Cukai atas kerja sama yang telah terbangun dengan Gakkum Kehutanan,” katanya melalui keterangan resmi.
Dwi Januanto mengungkapkan keberhasilan ini juga harus menjadi momentum untuk semakin memperkuat sinergi penegakan hukum kehutanan secara nasional. Tidak boleh ada celah bagi kejahatan kehutanan hanya karena batas kewenangan atau wilayah kerja antarlembaga.
“Negara harus hadir dengan langkah yang terpadu, konsisten, dan saling menguatkan dalam menjaga kekayaan hutan Indonesia,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dwi Januanto menegaskan bahwa pemberantasan peredaran kayu ilegal merupakan bagian dari agenda pembenahan tata kelola kehutanan. Upaya tersebut juga dilakukan untuk memperkuat kepastian hukum, menjaga kepentingan negara, dan menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.
Peredaran kayu ilegal tidak hanya berpotensi merugikan negara, tetapi juga melemahkan tata kelola kehutanan dan mengganggu iklim investasi. Karena itu, Dwi Januanto menegaskan penegakan hukum harus memberikan kepastian bahwa setiap hasil hutan yang beredar berasal dari sumber yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kita ingin membangun sektor kehutanan yang tertib, transparan, dan memiliki daya saing, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian sumber daya hutan Indonesia,” ujarnya.
Pengungkapan perkara bermula dari informasi masyarakat yang diterima Tim Satuan Tugas Patroli Laut Bea Cukai mengenai dugaan pengangkutan kayu ilegal dari Kampung Balak menuju Tanjung Kedabu menggunakan KM Lisa 82. Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Satgas Patroli Laut Terpadu Jaring Sriwijaya dengan kapal patroli BC-9002 melakukan pemantauan dan penyisiran pada jalur perairan yang diperkirakan dilalui kapal tersebut, dengan dukungan pemantauan dari Pusat Komando dan Pengendalian (Puskodal).
Petugas kemudian menemukan KM Lisa 82 di perairan Selat Kungkung, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Saat dilakukan penghentian dan pemeriksaan, petugas menemukan muatan sekitar 18 ton kayu meranti tanpa dokumen pengangkutan kayu yang sah. Atas temuan tersebut, Bea Cukai menyerahkan penanganan perkara beserta tiga orang yang diamankan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sumatera untuk proses hukum lebih lanjut.
Setelah melakukan pemeriksaan dan gelar perkara, penyidik menetapkan K dan R sebagai tersangka berdasarkan alat bukti dan peran masing-masing dalam dugaan tindak pidana pengangkutan hasil hutan kayu. Penyidikan terus dikembangkan untuk menelusuri asal-usul kayu serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penyediaan dan pengirimannya.
Terhadap kedua tersangka, penyidik menerapkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf a jo. Pasal 16 dan/atau Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Cipta Kerja, dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sumatera, Hari Novianto, menegaskan bahwa pengungkapan perkara ini akan ditindaklanjuti dengan pengembangan penyidikan sekaligus penguatan pengawasan terhadap peredaran hasil hutan dari kawasan asal hingga jalur distribusinya.
“Penyidikan akan terus kami kembangkan untuk menelusuri asal-usul kayu, pihak pemasok, dan pihak lain yang diduga terlibat. Kami juga akan memperkuat koordinasi dengan pengelola kawasan hutan di tingkat tapak, Bea Cukai, kepolisian, serta instansi terkait untuk meningkatkan pengawasan peredaran hasil hutan, baik melalui jalur darat maupun laut,” katanya.
Hari menyatakan pencegahan harus dimulai dari kawasan asal, didukung pertukaran informasi, deteksi dini, dan pengawasan bersama pada jalur distribusi. Dengan kolaborasi yang semakin kuat, ia bersama seluruh jajaran ingin memastikan setiap indikasi pelanggaran dapat direspons lebih cepat dan peredaran kayu ilegal dapat dicegah sebelum menimbulkan kerusakan hutan yang lebih luas.
“Kami mengapresiasi jajaran Bea Cukai dan masyarakat yang telah berperan dalam pengungkapan perkara ini,” ungkapnya.
Kementerian Kehutanan terus memperkuat pengawasan peredaran hasil hutan dan penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal yang mengancam kelestarian hutan Indonesia. Pengawasan dilakukan melalui kerja sama lintas instansi, pemanfaatan informasi masyarakat, serta penelusuran asal-usul dan jalur distribusi hasil hutan. Upaya ini diarahkan untuk melindungi sumber daya hutan, menjaga penerimaan negara, memberikan kepastian bagi pelaku usaha yang taat hukum, dan memastikan hutan tetap menjalankan fungsi ekologisnya sebagai sumber kehidupan serta penyangga keselamatan masyarakat, baik bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.
