• Berita
  • Tutur
  • UMKM
  • Gaya Hidup
  • Sport
  • Video
Jumat, 13 November 2026
No Result
View All Result
SATUJABAR
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media
No Result
View All Result
SATUJABAR
No Result
View All Result

6 Santri di Pangandaran Diduga Dianiaya Oknum TNI, Pelaku Ditahan

Editor
Jumat, 13 November 2026 - 03:25
Ilustrasi korban tindak kekerasan.(Foto:Istimewa).

Ilustrasi korban tindak kekerasan.(Foto:Istimewa).

SATUJABAR, PANGANDARAN–Enam orang santri dan santriwati pondok pesantren (Ponpes) di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, diduga menjadi korban intimidasi dan penganiayaan seorang oknum TNI. Pelaku telah ditahan di Sub Detasemen Polisi Militer (Subdenpom) III/2-4, Banjar.

Keenam orang santri dan santriwati yang menjadi korban dugaan intimidasi dan penganiayaan oknum TNI, dari Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Bayan, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran. Peristiwa tersebut dilaporrkan, terjadi pada Kamis (12/11/2026) dini hari, saat para santri sedang beristirahat di asrama.

RelatedPosts

Ponpes Nurul Bayan Pangandaran Minta Minta Oknum TNI Terduga Penganiaya 6 Santri Dipecat

Gula Aren Sukabumi Diekspor ke Malaysia

Bank Indonesia dan Bangko Sentral ng Pilipinas Memperluas Kerja Sama Strategis

Berdasarkan keterangan Pimpinan Ponpes Nurul Bayan, Utay, peristiwa terjadi sekitar pukul 01.00 WIB, bermula saat oknum TNI tersebut masuk ke lingkungan Ponpes dengan melompat pagar untuk mencari pimpinan. Situasi kemudian berkembang menjadi tindakan kekerasan, setelah pelaku mengintimidasi dan menganiaya santri.

Oknum TNI memakas masuk ke asrama saat santri sedang beristirahat, termasuk mendatangi asrama santriwati. Para santriwati berusaha mengadang pelaku agar tidak masuk ke asrama, hingga dintimidasi dan mengalami tindak kekerasan.

Dampak kejadian tidak hanya fisik, tetapi juga kondisi psikologis para santri. Bahkan, tiga orang santri dilaporkan langsung meninggalkan Ponpes karena trauma.

Oknum TNI, pelaku intimidasi dan penganiayaan diketahui anggota Batalyon Infanteri TP 336 Merak Sakti. Pelaku sudah diperiksa dan ditahan di Sub Detasemen Polisi Militer (Subdenpom) III/2-4 Banjar.

Komandan Subdenpom III/2-4 Banjar, Lettu Cpm Marsono, membenarkan, pihaknya telah menerima pelimpahan penanganan perkara tersebut. Kasus dugaan intimidasi dan penganiayaan terhadap enam orang santri, sebelumnya dilaporkan dan ditangani pihak kepolisian Polres Pangandaran.

“Pada intinya, kami sedang berusaha menyelesaikan dengan menahan anggota terduga pelaku. Semua sudah dilaporkan kepada komandan di Subdenpom Garut, kami menunggu petunjuk dan arahan dari Subdenpom Garut,” ujar Marsono kepada wartawan. Jum’at (13/11/2026).

Marsono mengatakan, oknum anggota TNI tersebut ditempatkan dalam penahanan sambil menunggu keputusan tahapan penanganan selanjutnya. Penahaanan atas dasar penanganan perkara yang dilimpahkan pihak kepolisian Polres Pangandaran

“Itu semua atas dasar hasil pelimpahan dari Polres Pangandaran. Penahanan di kami hanya sementara, menunggu tindaklanjut berikutnya,” kata Marsono.

Marsono mengaku belum memperoleh gambaran lengkap terkait peristiwa yang terjadi dan hasil pemeriksaan, karena tahap penyidikan belum dilakukan.

“Sementara, kami belum tahu gambaran lengkapnya, karena belum dilakukan sidik (penyidikan). Nanti disampaikan, setelah dilakukan penyidikan,” ungkap Marsono.

Masyarakat diminta tetap tenang dan memberikan kesempatan kepada aparat untuk menjalankan mekanisme penanganan perkara sesuai ketentuan yang berlaku. Subdenpom menerima pelimpahan anggota TNI dari Batalyon Infanteri TP 336 Merak Sakti melalui Unit Subdenpom, dipastikan perkara ditangani sesuai ketentuan.

Pasca-kejadian, pada Kamis malam, pihak Batalyon Infanteri TP 336 Merak Sakti juga telah mendatangi Ponpes Nurul Bayan. Kedatangannya untuk menyampaikan permohonan maaf kepada para korban, pimpinan, dan pemgelola pesantren.

Dalam rekaman video yang beredar, memperlihatkan pertemuan dengan pimpinan Ponpes dan sejumlah santri.

Kepala Seksi (Pasi) Pers Yon TP 336/MS, Letda Ckm Wisnu, mengakui adanya tindakan tidak pantas anggotanya.

“Iya betul,” ujar Wisnu kepada wartawan.

Wisnu menyampaikan permohonan maaf, sekaligus memastikan anggotanya akan ditindak melalui mekanisme hukum disiplin militer. Tidak akan ada informasi yang ditutup-tutupi dalam penanganan perkara

“Kami meminta maaf atas tindakan oknum anggota kami yang sudah bertindak kurang ajar terhadap santri. Kami akan tindak tegas sesuai hukuman disiplin,” jelas Wisnu.

Winsu memastikan, satuannya akan melakukan pendalaman lebih lanjut untuk memastikan persoalan tersebut ditangani secara tuntas dan terbuka.

“Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak Pondok Pesantren Nurul Bayan. Kami yakinkan kejadian ini tidak akan terulang, ini adalah pertama dan terakhir kalinya,” ungkap Wisnu.

Tags: 6 Santri Diduga Dianiaya Oknum TNIjawa baratKabupaten PangandaranPelaku Ditahan

Related Posts

Ilustrasi korban tindak kekerasan.(Foto:Istimewa).

Ponpes Nurul Bayan Pangandaran Minta Minta Oknum TNI Terduga Penganiaya 6 Santri Dipecat

Editor
13 November 2026

SATUJABAR, PANGANDARAN--Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Bayan, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, meminta oknum anggota TNI, yang diduga telah melalukan intimidasi dan...

Ekspor gula aren.(Foto: Dok. Kemendag)

Gula Aren Sukabumi Diekspor ke Malaysia

Editor
13 November 2026

JAKARTA - Kementerian Perdagangan mengapresiasi Mahorahora, salah satu produsen gula aren yang berbasis di Sukabumi, Jawa Barat, atas realisasi ekspor...

Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) dan Bank Indonesia (BI) menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MOU) untuk memperdalam kerja sama bilateral antara kedua bank sentral tersebut. MOU ini ditandatangani oleh Gubernur BSP Eli M. Remolona, Jr. dan Gubernur BI Destry Damayanti pada tanggal 13 November 2026.(Foto: Dok. Bank Indonesia)

Bank Indonesia dan Bangko Sentral ng Pilipinas Memperluas Kerja Sama Strategis

Editor
13 November 2026

JAKARTA - Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) dan Bank Indonesia (BI) menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MOU) untuk memperdalam kerja...

Pengamanan kayu meranti tanpa dokumen.(Foto: Humas Kemenhut)

Kapal Pengangkut 18 Ton Kayu Meranti Tanpa Dokumen Dihentikan di Perairan Riau, Kemenhut Tetapkan Dua Tersangka

Editor
13 November 2026

PEKANBARU - Kementerian Kehutanan melalui Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sumatera menetapkan dua orang berinisial K (40) dan R (46)...

Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki dalam sesi dialog "From Data to Action: Building a Decade of Javan Leopard Conservation Together" di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31 UNFCCC), Antalya, Türkiye, Kamis (12/11).(Foto: Humas Kemenhut)

Kini, Konservasi Macan Tutul Jawa Melalui Pendekatan Sains

Editor
13 November 2026

ANTALYA TURKI - Kementerian Kehutanan menyiapkan penguatan strategi konservasi macan tutul jawa (Panthera pardus melas) untuk sepuluh tahun mendatang dengan...

Bank Indonesia (BI) mengimplementasikan bank kliring Renminbi (RMB clearing bank) sebagai lembaga pendukung pasar uang dan valuta asing (PUVA) untuk memperkuat daya tahan ekonomi Indonesia.(Foto: Bank Indonesia)

Bank Indonesia Implementasikan Bank Kliring RMB, Ini Tujuannya

Editor
13 November 2026

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mengimplementasikan bank kliring Renminbi (RMB clearing bank) sebagai lembaga pendukung pasar uang dan valuta asing...

Category

  • Berita
  • Gaya Hidup
  • Headline
  • Opini
  • Pilihan
  • Sport
  • Tutur
  • UMKM
  • Uncategorized
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media

© 2022 SATUJABAR.COM

No Result
View All Result
  • Berita
  • Tutur
  • UMKM
  • Gaya Hidup
  • Sport
  • Video

© 2022 SATUJABAR.COM

Login to your account below

Forgotten Password?

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.