JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat terdampak bencana akan terus berjalan optimal tanpa terhambat oleh persoalan internal. Penegasan ini disampaikan menyusul adanya proses hukum berupa Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan institusi tersebut.
Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi menyatakan bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara tersebut kepada KPK. Namun, tugas utama BNPB dalam melayani masyarakat dipastikan tidak akan terganggu.
“BNPB menegaskan bahwa penanganan bencana dan pelayanan kepada masyarakat terdampak harus tetap berjalan,” ujarnya dalam pertemuan internal pada Jumat (30/10) dilansir laman BNPB.
Kepala BNPB menyatakan pihaknya akan melaksanakan program konsolidasi internal selama 100 hari. Program ini fokus pada tiga agenda utama: Bersih, Siaga, dan Terhubung. Langkah ini diambil usai OTT oleh KPK pada 13 Oktober lalu, terkait dugaan konflik kepentingan pada paket Dana Siap Pakai (DSP).
Melalui agenda “Bersih”, Evaluasi menyeluruh sedang dilakukan, khususnya terkait tata kelola pengadaan, penggunaan anggaran, dan pemeriksaan pertanggungjawaban.
“Penertiban mekanisme kerja juga diterapkan agar sistem di dalam BNPB menjadi lebih transparan dan akuntabel,” Kristomei.
Langkah “bersih-bersih” institusi ini juga diwujudkan melalui penguatan pengawasan internal oleh Inspektorat Utama BNPB.
BNPB berkomitmen penuh untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran penanggulangan bencana benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat luas dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan ini disampaikan untuk memberikan kepastian sekaligus menjawab pertanyaan dari rekan-rekan media dan seluruh lapisan masyarakat.
Pada agenda “Siaga”, BNPB menyiapkan langkah antisipasi menjelang puncak musim hujan yang diperkirakan terjadi pada bulan Desember hingga Februari. Semua peralatan penanggulangan bencana, seperti pompa, perahu, dan genset, akan dikeluarkan dari gudang BNPB dan BPBD untuk diuji coba dan dicatat kondisinya. Setelah itu, alat-alat tersebut akan digeser ke kabupaten-kabupaten yang rawan sebelum puncak
Untuk memastikan hal tersebut, BNPB terus menjalin koordinasi yang intensif dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait. Langkah ini dilakukan agar seluruh kebutuhan masyarakat di lapangan dapat teridentifikasi dan tertangani dengan baik.
Upaya penanganan di lapangan mencakup pemantauan kejadian bencana, pendataan korban dan kerusakan bangunan, serta identifikasi kebutuhan mendesak masyarakat. Selain itu, BNPB juga terus mendistribusikan dukungan logistik dan peralatan, memfasilitasi proses evakuasi, serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak sesuai dengan kondisi dan kewenangan masing-masing pihak.
Sementara itu, untuk agenda “Terhubung”, BNPB akan merancang dasbor Kepala BNPB dengan menyatukan sistem-sistem yang sudah ada, tanpa harus membuat aplikasi baru. Dasbor ini akan menampilkan data kehadiran, aset, status bencana, dan kolaborasi secara terpusat. Selain itu, dasbor transparansi juga akan disediakan agar masyarakat bisa ikut memantau secara langsung.
Program 100 hari ini juga menegaskan pentingnya menata perbelanjaan dana darurat agar benar-benar bersih dan terbuka. Pesan utama yang ingin disampaikan oleh pimpinan baru BNPB kepada masyarakat adalah, ‘Setiap rupiah dana darurat kini bisa dicek. Api tetap kami padamkan, ini datanya’.
“Seluruh perbaikan ini dilakukan untuk memulihkan kepercayaan publik dan negara terhadap lembaga BNPB,” tutup Kepala BNPB.
