LAMPUNG — Dari ketinggian, bentang hijau Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Kabupaten Lampung Timur, menyimpan tantangan yang tidak mudah terlihat. Di balik rapatnya vegetasi dan hamparan lahan yang sulit dijangkau, api dapat bertahan di bawah permukaan, menyisakan asap dan bara yang berpotensi kembali menyala. Kondisi inilah yang menjadi perhatian Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi saat meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Lampung, Sabtu (24/10).
Pemantauan udara menjadi langkah untuk membaca kondisi wilayah secara lebih menyeluruh. Dari atas, perkembangan titik api, area yang masih mengeluarkan asap, hingga jalur yang dapat dijangkau petugas menjadi bagian penting dalam menentukan langkah penanganan berikutnya. Bagi tim di lapangan, informasi tersebut bukan sekadar gambaran visual, melainkan dasar untuk menentukan lokasi prioritas dan mengarahkan sumber daya secara lebih tepat.
Berdasarkan laporan tim pendampingan BNPB, kebakaran yang terjadi sejak 22 September 2026 tersebut menyisakan area terbakar yang belum padam seluas sekitar 40 hektare. Pada Jumat (23/10), tim gabungan berhasil melakukan pemadaman pada area seluas sekitar 10,2 hektare. Data tersebut merupakan estimasi berdasarkan pemantauan dan evaluasi di lapangan.
Tantangan yang dihadapi dalam upaya pemadaman juga dipengaruhi kondisi alam. Vegetasi yang rapat menghalangi air dari helikopter water bombing mencapai permukaan lahan secara optimal. Sementara itu, jarak sumber air sekitar 1,5 kilometer dari titik api menambah tantangan bagi tim darat. Keterbatasan akses, peralatan, dan logistik membuat petugas harus mengombinasikan pemantauan, pembukaan jalur, serta pemadaman secara berkelanjutan. Situasi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan penanganan tidak hanya bergantung pada besarnya armada, tetapi juga pada ketepatan strategi dan koordinasi antartim.
Untuk menghadapi kondisi tersebut, penanganan dilakukan melalui kombinasi operasi darat dan udara. Pemerintah Provinsi Lampung mengoordinasikan sekitar 350 personel gabungan yang melibatkan BPBD provinsi dan kabupaten, pemadam kebakaran, TNI, Polri, BNPB, BMKG, tim Satgas Darat TNWK, serta mitra terkait.
Untuk mendukung penanganan, operasi modifikasi cuaca (OMC) turut dilaksanakan pada Jumat (23/10) menggunakan pesawat Cessna Caravan. Dua sortie penyemaian garam atau natrium klorida (NaCl) masing-masing sebanyak 1.000 kilogram dilakukan di wilayah Taman Nasional Way Kambas dan Kabupaten Lampung Barat.
Namun, upaya penyemaian awan tidak dapat dilanjutkan ketika kondisi atmosfer tidak menyediakan awan potensial yang memenuhi syarat. Pemerintah daerah bersama BNPB dan BMKG kemudian menyesuaikan langkah penanganan dengan kondisi cuaca dan perkembangan di lapangan. Hal ini menegaskan bahwa operasi udara membutuhkan dukungan kondisi alam yang sesuai, sementara kesiapan tim darat tetap menjadi tumpuan penting dalam menjangkau lokasi kebakaran.
Penanganan Karhutla selain 6 Provinsi Prioritas
Asap dan titik api tak mengenal batas wilayah. Karena itu, upaya penanganan karhutla yang dilakukan BNPB tidak berhenti pada enam provinsi prioritas. Di balik upaya memadamkan api, ada komitmen untuk hadir di setiap wilayah yang membutuhkan perhatian, sebelum kobaran api meluas dan dampaknya semakin besar.
Komitmen itu terlihat dari langkah Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi yang sebelumnya (23/10) menyambangi kawasan Gunung Arjuno untuk melihat langsung kondisi kebakaran dan upaya penanganannya. Kini, langkah serupa berlanjut di Provinsi Lampung. Pada Sabtu (24/10), Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi kembali turun ke lapangan, memantau kondisi karhutla dari udara sekaligus melihat sebaran titik api yang memerlukan penanganan segera.
Dari Jawa Timur hingga Lampung, kehadiran Kepala BNPB menjadi gambaran bahwa penanganan karhutla bukan semata-mata tentang menetapkan wilayah prioritas, melainkan tentang merespons ancaman berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Setiap wilayah memiliki karakteristik dan tantangan berbeda, sehingga membutuhkan langkah penanganan yang tepat, koordinasi lintas sektor, serta dukungan yang disesuaikan dengan kebutuhan.
Dalam peninjauan tersebut, Kepala BNPB Kristomei Sianturi mengarahkan agar penanganan dilaksanakan secara terpadu dengan mengutamakan keselamatan personel, kecepatan respons, dan ketepatan penentuan lokasi prioritas. Pemantauan udara perlu disinkronkan dengan laporan tim darat, data titik panas, serta informasi cuaca agar keputusan operasional sesuai dengan situasi terkini. Koordinasi BNPB, Pemerintah Provinsi Lampung, pemerintah kabupaten, TNI, Polri, pengelola kawasan konservasi, dan unsur terkait menjadi bagian penting dalam mengendalikan kebakaran sekaligus mencegah api meluas.
Kunjungan ini memiliki makna tersendiri bagi Kristomei Sianturi. Sebelum dilantik sebagai Kepala BNPB pada 15 Oktober 2026, ia pernah menjabat Panglima Kodam XXI/Radin Inten yang membawahi wilayah Lampung dan Bengkulu. Ia juga pernah mengemban tugas sebagai Komandan Kodim 0424/Tanggamus. Kini, setelah menempati jabatan Kepala BNPB, ia kembali ke wilayah yang pernah menjadi bagian dari perjalanan pengabdiannya, kali ini untuk melihat langsung tantangan penanggulangan bencana yang membutuhkan kerja bersama lintas sektor.
Di tengah upaya memadamkan api, pencegahan tetap menjadi pekerjaan yang tidak boleh terputus. Masyarakat, pelaku usaha, dan seluruh pihak di sekitar kawasan rawan perlu menghindari pembakaran lahan, memastikan api yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari benar-benar padam, serta segera melaporkan indikasi kebakaran kepada petugas.
Sebab, menjaga Way Kambas bukan hanya soal menghentikan kobaran api hari ini, tetapi juga melindungi habitat satwa, menjaga keseimbangan ekosistem, dan mengurangi risiko asap bagi masyarakat. Pemantauan dari udara memberikan gambaran tentang luasnya tantangan, tetapi keberhasilan penanganan pada akhirnya ditentukan oleh kesiapsiagaan, ketekunan petugas, dan kepedulian bersama untuk mencegah api kembali menyala.
Sumber: BNPB
