SATUJABAR, BANDUNG – Kawasan kumuh di Kota Cimahi setiap tahunnya terus mengalami penurunan karena realisasi program yang dijalankan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Kota Cimahi.
Berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Cimahi No : 663/kep.2330-DPKO/2021 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh tertanggal 31 Desember 2021, dari luas Kota Cimahi 4.243 hektare terdapat kawasan kumuh seluas 156,47 hektare yang terbagi kedalam 28 kawasan dan tersebar di 15 kelurahan.
“Tapi tahun lalu sudah bisa kurangi 151,45 hektare. Jadi memang setiap tahun terus mengalami pengurangan,” kata Kepala DPKP Kota Cimahi, Endang, Rabu (29/11/2023).
Endang mengatakan, setidaknya ada tujuh indikator yang membuat suatu kawasan masuk kategori kumuh.
Di antaranya bangunan yang tidak teratur, pengelolaan sampah yang buruk, tidak ada pengelolaan air bersih dan air limbah buruk, jalan lingkungan/setapak buruk, penanganan kebakaran hingga tidak tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH).
“Kalau semua unsur tidak terpenuhi tentu ini kategori dianggap kumuh,” katanya dilansir situs cimahikota.go.id)
Dia mengatakan, pihaknya bakal terus berupaya untuk mengurangi kawasan kumuh di Kota Cimahi. Selain berkolaborasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Cimahi, kata Endang, kerja sama dengan masyarakat juga sangat penting.
“Salah satu strategi kita kolaboarsi dengan dengan masyarakat. Kalau penanganan fisik kita bisa lakukan, tapi masalah kesadaran masyarakat dari mulai buang sampah pengolahan air limbah ini jadi PR kita,” sebut Endang.
Dirinya melanjutkan, semakin berkurangnya kawasan kumuh maka akan berdampak terhadap berbagai aspek. Dari mulai kesehatan hingga perekonomian.
“Kita usahakan setiap tahun berkurang karena tentunya kualitas lingkungan, kesehatan, ekonomi akan semakin meningkat,” pungkasnya.
