JAKARTA – Titik panas di sejumlah provinsi menurut Data terbaru SiPongi Kementerian Kehutanan menunjukkan adanya penurunan.
Penurunan hotspot itu terjadin di beberapa Provinsi seperti Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Kementerian Kehutanan tetap dalam posisi siaga penuh dan terus memperkuat pengendalian Karhutla di enam Provinsi prioritas.
Melalui keterangan resminya, berdasarkan pemantauan SiPongi Kementerian Kehutanan menggunakan satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20, pada 28 Agustus 2026 terpantau 18.065 hotspot secara nasional, meningkat dibandingkan 14.788 hotspot pada 27 Agustus 2026. Namun demikian hotspot di beberapa provinsi mulai menurun. Kemenhut tetap dalam posisi siaga penuh dengan penguatan patroli, groundcheck, pemadaman, penyekatan, mopping up, pendinginan, serta dukungan operasi udara.
Pada 28 Agustus 2026, peningkatan hotspot terutama terpantau di Kalimantan Tengah, dari 5.041 menjadi 7.703 titik; Kalimantan Barat, dari 2.165 menjadi 3.384 titik; dan Kalimantan Selatan, dari 899 menjadi 1.354 titik. Kondisi tersebut menjadi dasar penguatan kewaspadaan dan operasi di lapangan.
Sementara itu, Sumatera Selatan mengalami penurunan titik panas atau hotspot dari 1.281 menjadi 1.036 titik. Riau dan Jambi juga berada jauh di bawah jumlah hotspot tertinggi yang tercatat pada 23–24 Agustus. Riau yang sebelumnya mencapai 491 hotspot pada 23 Agustus dan 447 hotspot pada 24 Agustus, tercatat 265 hotspot pada 28 Agustus. Jambi yang sempat mencapai 437 hotspot pada 23 Agustus dan 361 hotspot pada 24 Agustus, tercatat 86 hotspot pada 28 Agustus.
Perkembangan di sejumlah wilayah tersebut menunjukkan hasil dari kerja kolektif dan konsisten antara Manggala Agni Kemenhut, pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, pemadam kebakaran, Masyarakat Peduli Api, dunia usaha, dan masyarakat. Namun, kondisi karhutla tetap dinamis sehingga penurunan hotspot di sebagian wilayah tidak boleh menurunkan kewaspadaan.
Kementerian Kehutanan terus memperkuat operasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bersama tim gabungan di enam provinsi prioritas, menyusul dinamika titik panas (hotspot) dan kondisi jarak pandang di sejumlah wilayah pada 28 Agustus 2026.
Enam provinsi yang menjadi prioritas pengendalian adalah Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau. Penentuan prioritas dilakukan berdasarkan perkembangan hotspot, potensi penjalaran api, kondisi bahan bakar, risiko kebakaran gambut, serta dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.
Operasi di enam provinsi prioritas diarahkan pada lokasi yang berpotensi menyebabkan api meluas, mendekati permukiman, mengganggu fasilitas publik, atau menimbulkan dampak asap. Pada wilayah gambut, pemadaman dan pendinginan dilakukan secara berulang untuk memastikan bara di bawah permukaan tidak kembali menyala.
Selain operasi darat, pemerintah terus menyiagakan dukungan udara untuk kegiatan water bombing dan patroli udara. Operasi Modifikasi Cuaca juga terus diupayakan pada wilayah dan waktu yang memenuhi kondisi meteorologis.
Berdasarkan pengamatan BMKG pada 29 Agustus 2026 pagi, jarak pandang di enam ibu kota provinsi prioritas tercatat sebagai berikut:
- Palangka Raya: 3 kilometer, berasap, pukul 07.00 WIB;
- Pontianak: 0,8 kilometer, berasap, pukul 06.30 WIB;
- Banjarmasin: 0,5 kilometer, berasap, pukul 08.00 WITA;
- Palembang: 6 kilometer, cerah berawan, pukul 07.00 WIB;
- Jambi: 0,8 kilometer, berasap, pukul 07.00 WIB; dan
- Pekanbaru: 2,5 kilometer, berasap, pukul 07.00 WIB.
Kementerian Kehutanan mengimbau masyarakat untuk tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Masyarakat di wilayah terdampak asap juga diminta memperhatikan informasi resmi mengenai kualitas udara dan jarak pandang serta menyesuaikan aktivitas apabila kondisi lingkungan memburuk.
Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan berdasarkan penginderaan satelit dan tidak serta-merta menunjukkan satu kejadian kebakaran. Setiap indikasi tetap memerlukan verifikasi melalui groundcheck dan pemantauan kondisi lapangan. Masyarakat yang menemukan asap, titik api, atau indikasi kebakaran diminta segera melapor melalui Posko Karhutla Kementerian Kehutanan pada nomor 021-5704618, WhatsApp +62 8131-00-35000, atau email posko.karhutla@kehutanan.go.id.
BACA JUGA: Kemkomdigi: Operator Dilarang Hapus Sisa Kuota Internet!
