PON 2028 akan diselenggarakan di tiga daerah yakni Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Provinsi DKI Jakarta.
SATUJABAR, JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Erick Thohir, menggelar pertemuan koordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena, serta Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal di Kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6).
Dikutip dari laman Kemenpora, Menpora Erick turut menyerahkan Surat Keputusan Penetapan Tuan Rumah PON XXII Tahun 2028 kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Provinsi DKI Jakarta sekaligus surat pengantar terkait penyelenggaraan PON XXII Tahun 2028.
Kedua surat keputusan tersebut menandakan bahwa ketiga provinsi tersebut resmi menjadi tuan rumah perhelatan pesta olahraga nasional serta menandai persiapan penyelenggaraan pesta olahraga nasional tersebut.
Menpora Erick menyampaikan bahwa pertemuan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat koordinasi dan konsolidasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna memastikan penyelenggaraan PON 2028 berjalan sukses serta memberikan dampak positif bagi pengembangan olahraga nasional.
“Pertemuan hari ini merupakan langkah awal yang sangat penting dalam membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyukseskan penyelenggaraan PON XXII Tahun 2028. Kita ingin memastikan seluruh proses persiapan berjalan baik, terukur, dan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan olahraga nasional,” ujar Menpora.
Dalam kesempatan tersebut, Menpora menekankan pentingnya tata kelola penyelenggaraan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari permasalahan administrasi yang kerap menjadi catatan pada pelaksanaan ajang olahraga sebelumnya.
“Melalui koordinasi dan konsolidasi ini, kami berharap seluruh tahapan persiapan dapat berjalan dengan baik. Aspek administrasi harus dikelola secara transparan dan akuntabel sehingga berbagai permasalahan yang pernah terjadi pada penyelenggaraan sebelumnya tidak terulang kembali,” tegasnya.
Menpora pun menekankan pentingnya mempertandingkan cabang olahraga unggulan yang menjadi prioritas pembinaan nasional.
“Saya meminta agar cabang-cabang olahraga unggulan yang menjadi prioritas pembinaan nasional dapat dipastikan untuk dipertandingkan. Kita juga perlu melakukan pemetaan ulang terhadap potensi dan prestasi olahraga Indonesia sebagai bagian dari persiapan menuju SEA Games, Asian Games, hingga Olimpiade,” jelas Menpora.
Pembahasan lebih lanjut terkait cabang olahraga yang akan dipertandingkan, sistem kompetisi, regulasi perpindahan atlet, hingga penentuan nomor pertandingan akan dilakukan bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) agar menghasilkan standar kompetisi yang lebih baik dan terukur.
Tak Luput Menpora turut meminta kepada para gubernur untuk menyampaikan kebutuhan terkait sarana dan prasarana olahraga yang perlu direvitalisasi. Menurutnya, sejalan dengan arahan Presiden mengenai efisiensi anggaran, pemerintah akan memprioritaskan optimalisasi dan perbaikan venue olahraga yang telah tersedia dibandingkan pembangunan fasilitas baru.
Selain membahas penyelenggaraan PON, Menpora menyampaikan bahwa Kemenpora turut mendapat arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh terhadap ekosistem olahraga nasional, termasuk aspek kesejahteraan atlet, sistem penghargaan, bonus prestasi, hingga program jaminan masa depan bagi atlet.
“Kami mendapat amanat dari Presiden untuk terus memperbaiki ekosistem olahraga nasional. Tidak hanya terkait pembinaan dan prestasi, tetapi juga menyangkut kesejahteraan atlet, bonus, hingga dukungan atlet setelah tidak aktif agar semakin baik ke depannya,” ungkapnya.
