Gangguan internet dipastikan tak akan terjadi, ujar Wali Kota Kota Bandung soal penertiban kabel yang akan mulai berjalan Selasa 2 Juni 2026.
SATUJABAR, BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memastikan proses penurunan dan penertiban kabel udara ke bawah tanah yang dimulai 2 Juni 2026 berjalan aman tanpa menyebabkan gangguan layanan internet atau blackout.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyatakan, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap potensi terputusnya konektivitas selama proses berlangsung.
“Saya jamin tidak akan ada blackout internet. Kami pastikan jaringan tetap berjalan dan layanan masyarakat tidak terganggu,” ujarnya, Senin 1 Juni 2026 melalui keterangan resmi Humas.
Hal tersebut diperkuat oleh Direktur Utama PT Bandung Infra Investama (BII), Asep Wawan Dharmawan. Ia menyebut seluruh kesiapan teknis telah dilakukan sebelum pelaksanaan kick off program Penyelenggaraan IPT Kota Bandung.
“Persiapan sudah kita lakukan, mulai dari memastikan perangkat pasif seperti manhole, handhole, jaringan utama hingga akses sudah tersedia dan siap digunakan,” kata Asep.
Menurutnya, proses penertiban dilakukan dengan mengalihkan kabel udara ke jaringan bawah tanah yang telah dibangun. Sosialisasi kepada seluruh penyedia layanan internet (ISP) juga telah dilakukan secara berulang untuk memastikan kelancaran migrasi jaringan.
Dari total 29 perusahaan yang menyatakan komitmen, sekitar 13 di antaranya telah siap memanfaatkan jaringan bawah tanah. Meski belum seluruhnya berpindah, jaringan yang tersedia dinilai cukup untuk menjaga konektivitas tetap stabil.
“Memang belum semua, tapi yang sudah tersedia itu cukup untuk meng-cover kebutuhan. Jadi ketika kabel di atas dipotong, jaringan di bawah sudah siap sebagai alternatif,” jelasnya.
Ia menyebut, kondisi blackout atau terputusnya jaringan secara total tidak akan terjadi karena sistem telah disiapkan berlapis.
Untuk menjaga layanan publik tetap berjalan, BII juga berkoordinasi dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Dinas Pendidikan, Dinkes, Disdukcapil, DPMTSP, serta instansi lain yang bergantung pada jaringan digital.
“Kami identifikasi kebutuhan masing-masing OPD, termasuk ISP yang digunakan. Jika perlu dilakukan perpindahan jaringan, akan kami bantu agar tetap terkoneksi,” tambahnya.
Selain layanan pemerintahan, sektor perbankan dan layanan vital lainnya juga menjadi perhatian agar tidak mengalami gangguan selama proses berlangsung.
Tim teknis pun disiagakan selama 24 jam untuk memastikan seluruh tahapan berjalan lancar dan dapat merespons cepat jika terjadi kendala di lapangan.
Penertiban tahap awal dimulai dari kawasan Jalan Asia Afrika dan Sunda, dilanjutkan ke ruas Tamblong–Veteran serta Merdeka–Lembong–Tamblong. Program ini mencakup 36 ruas jalan hingga 18 Juni 2026.
Selanjutnya, penataan akan berlanjut pada Juli dengan tambahan 13 ruas jalan pada tahap berikutnya.
