Dalam surat edaran tersebut ditegaskan, selama periode darurat, pembuangan sampah ke TPA Sarimukti dihentikan sementara. Oleh karena itu, seluruh wilayah di Kota Bandung diminta untuk mengelola sampah secara mandiri.
SATUJABAR, BANDUNG – Kota Bandung tidak mendapatkan kuota untuk pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti mulai tanggal 30 April hingga 3 Mei 2026. Hal itu melahirkan problem tersendiri. Oleh karena itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung resmi menetapkan kondisi darurat pengendalian persampahan.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menerbitkan Surat Edaran Tahun 2026 tentang Pengendalian Darurat Persampahan yang ditujukan kepada camat dan lurah, ketua RW dan RT, pengelola kawasan, serta pelaku usaha termasuk hotel, restoran, dan kafe di seluruh wilayah Kota Bandung.
Dalam surat edaran tersebut ditegaskan, selama periode darurat, pembuangan sampah ke TPA Sarimukti dihentikan sementara. Oleh karena itu, seluruh wilayah di Kota Bandung diminta untuk mengelola sampah secara mandiri.
“Setiap pihak wajib melakukan pengurangan, pemilahan, dan pengolahan sampah secara mandiri. Sampah juga tidak diperkenankan keluar dari wilayah masing-masing,” demikian isi edaran tersebut seperti dikutip Humas Pemkot Bandung.
Pemkot Bandung menetapkan sejumlah langkah strategis yang harus dilaksanakan selama masa darurat, antara lain pengendalian sampah berbasis wilayah, menjaga kebersihan kota, penguatan peran kewilayahan, serta pengelolaan sampah mandiri oleh pelaku usaha.
Pada aspek kebersihan kota, seluruh pihak diminta memastikan tidak ada tumpukan maupun sebaran sampah liar, khususnya di jalan protokol, jalan utama, fasilitas umum, dan kawasan publik.
Peran aparat kewilayahan juga diperkuat. Camat dan lurah bertanggung jawab penuh terhadap kondisi kebersihan wilayahnya, termasuk melaksanakan penyisiran harian, pengendalian titik-titik sampah, serta penjagaan ketat di Tempat Pembuangan Sementara (TPS).
Selain itu, camat dan lurah diminta menggerakkan partisipasi aktif masyarakat melalui koordinasi dengan pengurus RW dan RT untuk memastikan kebijakan berjalan efektif di tingkat lingkungan.
Bagi pelaku usaha, khususnya pengelola kawasan, hotel, restoran, dan kafe, diwajibkan mengelola sampah secara mandiri di area masing-masing. Selama periode darurat, mereka juga dilarang membuang sampah ke TPS.
Untuk penanganan sementara, sampah yang belum dapat diolah atau diangkut agar ditempatkan pada titik terkendali dengan ketentuan tidak terlihat di ruang publik serta tidak menimbulkan gangguan lingkungan.
Pemkot Bandung juga menyebut pentingnya pengawasan dan pelaporan selama masa darurat ini. Pengawasan dilakukan secara aktif oleh aparat kewilayahan dan instansi terkait. Laporan kondisi lapangan disampaikan secara berkala kepada Pemerintah Kota melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Pemkot Bandung mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menghadapi kondisi darurat ini dengan disiplin dan tanggung jawab. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha menjadi kunci utama dalam menjaga kebersihan Kota Bandung.
Kondisi ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran dan budaya pengelolaan sampah dari sumber, menuju sistem pengelolaan yang lebih mandiri dan berkelanjutan di masa mendatang.
