SATUJABAR, JAKARTA – Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Daerah Pemilihan Jawa Barat (Jabar) Agita Nurfianti menyoroti secara serius kesiapan dan ketersediaan tenaga medis dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja Komite III DPD RI dengan Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia, Selasa (27/1), di Kantor DPD RI, Senayan, Jakarta.
Dalam rapat tersebut, Agita menekankan bahwa aspek kesehatan jamaah haji harus menjadi perhatian utama negara, mengingat setiap tahun selalu terdapat jamaah yang mengalami gangguan kesehatan, bahkan hingga meninggal dunia di tanah suci, dengan jumlah yang cukup tinggi.
“Bagaimana dengan kesediaan tenaga medis atau tenaga kesehatan yang bertugas di sana nanti? Berapa banyak jumlah tenaga medisnya dan seperti apa kualifikasinya? Mengingat setiap tahunnya jamaah kita itu selalu ada yang sakit, bahkan sampai meninggal dunia,” ujar Agita di hadapan jajaran Kementerian Haji dan Umrah RI melalui keterangan resmi yang diterima Satujabar.com.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan, pemerintah telah melakukan peningkatan jumlah dan penguatan peran tenaga kesehatan pada penyelenggaraan haji tahun ini. Ia menegaskan bahwa isu kesehatan kini menjadi fokus utama, baik oleh Pemerintah Indonesia maupun Kerajaan Arab Saudi.
“Tenaga kesehatan tahun ini sebenarnya bertambah ya, kita tambah, bahkan orientasi kita kalau dibikin top issue itu isu pertama yang selalu dibicarakan oleh Kementerian Haji Saudi Arabia itu isu kesehatan. Karena tingkat kematian (jamaah) kita tinggi sekali (sebanyak) 461 (orang) tahun lalu. Maka tahun ini mereka punya PR kita supaya menurunkan tingkat kematian,” jelas Dahnil.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pengetatan istithaah atau kemampuan jamaah secara fisik, mental, dan administratif menjadi kebijakan yang tidak bisa ditawar. Pengetatan ini berlaku tanpa pengecualian, termasuk bagi jamaah haji khusus yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).
“Biasanya PIHK itu haji khusus nggak wajib istithaah, tidak wajib di awal upload paspor, tidak wajib BPJS. Tahun ini mereka sama dengan jamaah reguler. Nah kemudian potes, kira-kira begitu. Pak Menteri dan saya pun (berkata) nggak ada (toleransi), Anda harus sama dengan jamaah reguler,” tegasnya.
Agita Nurfianti menyambut baik langkah penguatan aspek kesehatan tersebut, namun menegaskan agar kebijakan yang diambil benar-benar diiringi dengan kesiapan tenaga medis yang memadai, profesional, dan tersebar secara proporsional di seluruh titik layanan haji.
“Keselamatan jamaah adalah tanggung jawab negara. Kebijakan pengetatan harus dibarengi dengan pelayanan kesehatan yang optimal, agar ibadah haji dapat dijalankan dengan aman, khusyuk, dan bermartabat,” pungkas Agita.
