SATUJABAR, INCHEON KORSEL – Wakil Menteri Perdagangan RI Dyah Roro Esti Widya Putri mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian memimpin Delegasi Indonesia pada Pertemuan Tingkat Menteri Reformasi Struktural Asia-Pacific Economic Cooperation(APEC) Structural Reform Ministerial Meeting (SRMM) ke-4 yang diselenggarakan di Incheon, Korea Selatan pada 22–23 Oktober 2025.
Pertemuan tersebut membahas pelaksanaan agenda Reformasi Struktural APEC periode 2021–2025, sekaligus merumuskan agenda Reformasi Struktural APEC untuk periode 2026–2030 mendatang.
“APEC menegaskan komitmennya terhadap reformasi struktural sebagai kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang seimbang, inklusif, dan berkelanjutan di kawasan. Reformasi ini menjadi kunci untuk memperkuat daya saing kawasan di tengah tantangan global, perkembangan teknologi, serta perubahan demografi,” ujar Wamendag Roro.
Wamendag Roro menambahkan, agenda Reformasi Struktural APEC sejalan dengan APEC Putrajaya Vision 2040 dan Aotearoa Plan of Action yang menargetkan terbentuknya komunitas Asia-Pasifik yang terbuka, dinamis, tangguh, dan damai pada 2040.
Seluruh upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh lintas generasi.
Para Menteri Reformasi Struktural APEC, lanjut Wamendag Roro, juga mencatat kemajuan pelaksanaan reformasi di bawah Enhanced APEC Agenda for Structural Reform (EAASR) 2021–2025. Melalui agenda tersebut, negara-negara APEC, baik secara kolektif maupun individual, dinilai telah berhasil menjalankan berbagai kebijakan reformasi yang berkontribusi nyata terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di kawasan.
Meski telah mencatat kemajuan di bawah EAASR, para Menteri Reformasi Struktural APEC menilai bahwa berbagai hambatan struktural masih perlu diatasi, termasuk ketidaksinkronan regulasi yang dapat menghambat peningkatan konektivitas, inovasi, dan kesejahteraan di kawasan.
Oleh karena itu, diperlukan reformasi yang berkelanjutan serta kerja sama regulasi yang lebih erat untuk menjawab tantangan baru, membuka peluang ekonomi, dan memastikan pertumbuhan yang inklusif bagi seluruh anggota APEC.
Sebagai tindak lanjut, para Menteri Reformasi Struktural APEC menyepakati Strengthened and Enhanced APEC Agenda for Structural Reform (SEAASR) 2026–2030 yang akan menjadi panduan utama bagi upaya reformasi struktural APEC dalam lima tahun mendatang.
SEAASR ini memuat empat pilar strategis yang menjadi acuan bagi ekonomi anggota APEC dalam mengatasi berbagai hambatan struktural serta memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di kawasan.
Keempat pilar tersebut yaitu menciptakan persaingan yang adil dan berorientasi pasar, membangun lingkungan yang mendukung bagi dunia usaha, mendorong inovasi dan digitalisasi, serta memberdayakan seluruh masyarakat untuk mencapai potensi ekonominya demi pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
Wamendag Roro mengungkapkan, para Menteri Reformasi Struktural APEC juga menekankan pentingnya memperkuat upaya reformasi struktural secara berkelanjutan agar memberikan hasil yang lebih efektif dan berdampak nyata bagi perekonomian kawasan. Upaya tersebut akan dilakukan dengan memanfaatkan pembelajaran dari agenda reformasi sebelumnya, sekaligus menyempurnakan pendekatan melalui peningkatan proses implementasi dan evaluasi, pengembangan kapasitas, serta penguatan penjangkauan dan kesadaran publik, termasuk melalui kolaborasi dengan sektor swasta.
Dalam konteks peningkatan konektivitas, para Menteri Reformasi Struktural APEC menegaskan komitmen untuk menciptakan pasar dan lingkungan usaha yang adil, terbuka dengan orientasi pasar di seluruh kawasan Asia-Pasifik. Para Menteri Reformasi Struktural APEC juga menekankan pentingnya peran sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi,dan penciptaan lapangan kerja, termasuk melalui Asia-Pasific Economic CooperationBusiness Advisory Council (ABAC).
ABAC berperan penting dalam memastikan kebijakan reformasi struktural APEC tetap selaras dengan dinamika dunia usaha dan mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang kompetitif, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan global. Rekomendasi dari ABAC akan menjadi masukan strategis dalam perumusan kebijakan APEC ke depan, khususnya untuk memperkuat integrasi ekonomi kawasan serta mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.
Dalam pertemuan tersebut, para Menteri Reformasi Struktural APEC juga menyoroti pentingnya peningkatan efisiensi pasar dan kemudahan berusaha di kawasan.
Para menteri menyambut baik keberhasilan pelaksanaan Third APEC Ease of Doing Business (EoDB) Action Plan 2020–2025 dan mengesahkan Fourth EoDB Action Plan 2026–2035.
Melalui rencana baru ini, APEC menargetkan peningkatan sebesar 20 persen dalam lima area prioritas hingga 2035 guna memperkuat kinerja ekonomi dan memperlancar arus perdagangan di kawasan.
Selain itu, para menteri menegaskan komitmen untuk mendorong penerapan Good Regulatory Practices (GRP) yang menjamin lingkungan regulasi yang transparan, efisien, dan dapat diprediksi. Dalam konteks percepatan transformasi digital dan kemajuan teknologi, APEC menilai perlunya tata kelola regulasi yang adaptif agar kebijakan tetap relevan dengan dinamika inovasi.
Para menteri juga mendorong kerja sama regulasi internasional guna menghapus hambatan yang tidak perlu, memperkuat interoperabilitas, serta mengadopsi standar global yang sesuai.
