SATUJABAR, BANDUNG–Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menjawab aksi demo para pelaku pariwisata di Jawa Barat yang menuntut Gubernur, Dedi Mulyadi, mencabut surat edaran larangan study tour. Kebijakan melarang study tour di sekolah, bukan ditujukan untuk membatasi aktivitas siswa, tetapi untuk melindungi keluarga dari tekanan ekonomi dan beban biaya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, buka suara menjawab tuntutan para pelaku pariwisata yang menggelar aksi demo di Gedung Sate, Kota Bandung. Tuntutan agar Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mencabut surat edaran larangan study tour di sekolah di Jawa Barat, sulit dikabulkan.
Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, Pemprov Jawa Barat memahami keresahan para pelaku sektor pariwisata. Namun, Herman menekankan, kebijakan larangan study tour di sekolah dikeluarkan dalam konteks lebih luas, yakni bertujuan untuk mencegah resiko sosial lebih besar di level rumah tangga.
“Kami hargai aspirasi yang disampaikan (para pelaku pariwisata), dan kami dalami secara cermat. Setiap warga negara tentunya memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, saran, dan kritik, itu tidak menjadi persoalan” ujar Herman kepada wartawan, Selasa (22/07/2025).
Herman mengatakan, tuntutan para pelaku pariwisata di Jawa Barat, sulit dikabulkan, karena kebijakan larangan kegiatan study tour dikeluarkan bukan tanpa alasan. Hal terpenting yang mendasari dikeluarkannya kebijakan tersebut, adalah kekhawatiran terhadap dampak ekonomi yang justru dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga dan proses pembelajaran siswa di sekolah.
“Kami memandang kebijakan itu sangat efektif untuk memastikan proses pembelajaran lebih optimal. Bagaimanapun, dinamika ekonomi keluarga, fakta di lapangan akan mempengaruhi proses pembelajaran siswa,” kata Herman.
Herman mencontohkan, tidak sedikit orangtua siswa lebih memaksakan diri membiayai anaknya agar bisa ikut kegiatan study tour. Biaya mahal sampai harus berutang ke ‘bank emok’, atau pinjaman online, berujung krisis keuangan keluarga.
“Ujungnya (biaya) itu memberatkan orangtua siswa, terutama orang tua ekonomi menengah ke bawah. Pinjam uang ke ‘bank emok’, pinjol, yang dampaknya dahsyat, bisa memporak-porandakan perekonomian keluarga dan rumah tangga” ungkap Herman.
Herman meminta, konsep study tour harus kontekstual, edukatif, dan terjangkau. Banyak alternatif destinasi edukasi di dalam kota, atau kabupaten di Jawa Barat, yang biayanya sangat ringan namun tetap memberikan nilai pembelajaran dan relaksasi bagi siswa.
“Yang dimaksud Bapak Gubernur, konsep study tour-nya memanfaatkan di Jawa Barat. Orang Bandung kan bisa ke Museum Geologi, ke Gedung Sate, ke Tahura Juanda, murah meriah tapi anak-anak dapat ilmu. Orang Sumedang bisa ke Museum Prabu Gesang Ulun, Gunung Kunci, bisa berangkat pakai angkot, sangat murah,” jelas Herman.
Herman menegaskan, Pemprov Jawa Barat bukan menutup mata terhadap keluhan pelaku pariwisata. Saat ini tengah disiapkan pendekatan lain lebih berkelanjutan yang tidak bergantung pada pasar study tour.
“Perkara pelaku jasa pariwisata kami support, tapi tentu harus proporsional dan profesional dengan cara lain tanpa harus mengandalkan dari study tour. Masa travel, hotel, restoran dibangun untuk study tour, tentu kan tidak. Dibangun untuk bisnis, dan bisnis banyak market-nya,” tegas Herman.
Pemprov Jawa Barat tengah mengembangkan sektor pariwisata berbasis budaya dan lingkungan. Jalan lebih berkelanjutan bagi pelaku industri wisata, dibandingkan bergantung pada momentum musiman, seperti kegiatan study tour siswa.
“Kami sekarang sedang konsen menjaga alam Jawa Barat. Alih fungsi lahan kami kendalikan, kawasan hijau kita jaga, penghijauan besar-besaran, kampung adat, sungai, dan gunung-gunung kita rawat. Semuanya itu roh-nya pariwisata Jawa Barat, menjaga alam, budaya, dan itu modal utama pariwisata kita,” papar Herman.
Persoalan ekonomi menjadi salah satu fokus Pemprov Jawa Barat. Kebijakan melarang study tour di sekolah diharapkan, masalah ekonomi tidak lebih parah, pendapatan bisa ditingkatkan, belanja diminimalkan.
Pemprov Jabar akan tetap dan terus mendengar masukan dan kritikan dari semua pihak, termasuk dari para pelaku pariwisata. Namun, dalam prakteknya, tidak semua kebijakan yang dikeluarkan bisa menyenangkan semua orang.
“Warga Jawa Barat sudah 50,4 juta. Tentu setiap kebijakan tidak bisa pro semua, pro-kontra adalah wajar. Pointnya kita carikan bagaimana solusinya,” tutup Herman.(chd).
