Pemerintah Indonesia tidak keberatan dengan kebijakan tersebut. Apalagi, daerah ini memang merupakan wilayah Saudi.
SATUJABAR, MAKKAH — Isu Kesehatan jamaah haji menjadi salah satu topik pembicaan dalam kunjungan rombongan Amirul Haj di hotel nomor 312, Makkah. Masalah kesehatan menjadi topik pembicaraan mengingat Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKIH) tak berjalan normal seperti biasa.
Wakil Menteri Agama yang juga Wakil Amirul Haj Romo Muhammad Syafi’i mengatakan, ada kebijakan baru dari Pemerintah Arab Saudi tentang pelayanan kesehatan. Regulasi melarang operasional klinik satelit untuk tiap hotel dan di sektor maupun daerah kerja (daker) Indonesia di Tanah Suci.
“Sehingga, jamaah kita yang mendapat kondisi sakit langsung harus dibawa ke rumah sakit Arab Saudi,” ujarnya.
Pemerintah Indonesia tidak keberatan dengan kebijakan tersebut. Apalagi, daerah ini memang merupakan wilayah Saudi.
Hanya saja, kata dia, pada praktik di lapangan ada jamaah Indonesia yang merasa semakin tertekan karena mungkin tak mengerti bahasa di rumah sakit Saudi. “Atau juga tidak merasa ada yang dampingi, Maka mereka memilih untuk tidak diobati,” ujarnya.
Romo mengatakan, telah mengingatkan jamaah, bila memang sudah sampai pada tingkat yang harus dirawat, maka tetap perlu dibawa ke rumah sakit dan diyakinkan oleh ketua rombongannya maupun dokter di hotel.
“Tetapi kalau memang masih ditangani dengan dokter kita, Saya tadi sampaikan Ya harus ‘pandai-pandailah’,” ujarnya.
Makna ‘pandai’ itu, kata ia, tidak mengganggu regulasi yang ada. Namun, juga tidak membiarkan mereka yang belum pada tahapnya harus dibawa ke rumah sakit. “Sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.
Di sisi lain, dia juga menyampaikan kepada jamaah agar menjaga kesehatan, kekompakan, dan membersihkan niat supaya semuanya berjalan baik sehingga mencapai haji yang mabrur.
Terkait Nusuk, dia tak menampik belum semua jamaah mendapatkan kartu akses buat berhaji itu. Namun, kata ia, Pemerintah Arab Saudi juga memberikan kemudahan bahwa jamaah bisa mengakses kartu secara digital.
“Yang sudah ada di daftar digital pun itu berlaku Untuk menjadi personal access sebagai pengganti nusuk,” ujarnya. (yul)