BANDUNG – Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, menerima audiensi dari pimpinan pusat Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Rabu (23/4), guna menyerap aspirasi serta merumuskan strategi kolaboratif dalam menghadapi tantangan yang tengah dihadapi sektor pariwisata, khususnya industri perhotelan.
Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan pelaku industri dalam menjaga keberlanjutan sektor pariwisata nasional. Menurut Menteri Widiyanti, meskipun sektor pariwisata masih menghadapi tekanan, kolaborasi dan inovasi dinilai menjadi kunci untuk menjaga momentum pemulihan.
“Kami memahami, beradaptasi menghadapi situasi ini memiliki tantangan tersendiri. Namun, kami melihat ada potensi yang dapat dieksplorasi bersama demi kemajuan pariwisata ke depan,” ujar Widiyanti melalui keterangan resmi.
Ia mengakui efisiensi anggaran pemerintah berdampak terhadap perputaran aktivitas pariwisata, termasuk tingkat okupansi hotel bintang yang mengalami penurunan sebesar 0,26 persen poin secara nasional pada Januari-Februari 2025, dan khusus Februari turun 2,24 persen poin.
Sebagai strategi untuk mengatasi hal tersebut, Kemenparekraf mendorong optimalisasi potensi wisatawan nusantara (wisnus) yang terbukti menjadi pilar utama ketangguhan sektor pariwisata. Data menunjukkan, pertumbuhan wisnus hingga akhir 2024 mencapai 21,7 persen.
Menteri Widiyanti mendorong pelaku industri menciptakan pasar-pasar baru melalui pendekatan inovatif berbasis prinsip pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.
“Misalnya, paket meeting untuk komunitas, paket eduwisata, dan lainnya. Dengan kolaborasi yang kuat, kita bisa menemukan ceruk-ceruk pertumbuhan baru,” jelasnya.
Selain itu, ia menyoroti peluang dari wisatawan mancanegara yang tetap menjanjikan untuk dimaksimalkan, meski di tengah tantangan dinamika geopolitik global.
“Pemerintah tetap optimistis bahwa industri perhotelan bisa tangguh menghadapi segala dinamika. Potensi wisman masih besar untuk kita garap bersama,” tambahnya.
Dalam audiensi tersebut, Ketua BPP PHRI, Hariyadi Sukamdani, menyampaikan sejumlah aspirasi, antara lain percepatan realisasi anggaran belanja pemerintah khususnya untuk jasa akomodasi, serta penertiban regulasi terkait akomodasi berbasis sharing economy dan usaha ilegal yang tidak sesuai regulasi.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Pariwisata menyatakan komitmennya untuk menjadi jembatan komunikasi antara industri dan kementerian/lembaga terkait guna menghadirkan intervensi yang diperlukan.
“Kami siap memfasilitasi business matching, memberikan bimbingan teknis, serta merumuskan strategi promosi terpadu untuk MICE dan wisman,” ungkap Widiyanti.
Ia pun mengajak industri untuk terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah demi keberlanjutan dan daya saing sektor pariwisata nasional.
“Saya berharap pertemuan ini menjadi ruang dialog yang konstruktif dalam merumuskan langkah-langkah tepat dan terarah,” tutupnya.
Turut hadir mendampingi dalam audiensi ini, Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf, Rizki Handayani.
