BANDUNG – Wakil Bupati Sumedang Fajar Aldila, didampingi Sekda Tuti Ruswati, memimpin rapat koordinasi dan konsolidasi data serta informasi Tim Terpadu Penanganan Permasalahan dan Dampak Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu di Ruang Rapat Wakil Bupati, Senin (24/2/2025). Rakor ini membahas berbagai permasalahan yang muncul akibat pembangunan jalan tol tersebut, termasuk permasalahan longsor pada 2020 yang menyebabkan proyek tol menggunakan jalan desa sebagai jalur alternatif sementara.
Jalan desa yang digunakan sebagai alternatif menghubungkan Desa Mulyasari (Sumedang Utara) dengan Desa Ciherang (Sumedang Selatan), serta Desa Pamekaran dan Desa Pasirbiru di Kecamatan Rancakalong. Namun, Kementerian PUPR tidak dapat mengganti jalan tersebut karena lokasinya berada di luar ROW (Right of Way) jalan tol. Akibatnya, jalan desa sepanjang 1,6 km dan 600 meter hanya dapat dilewati satu mobil, yang menghambat mobilitas warga setempat.
Dalam penetapan lokasi proyek tol, sebanyak 29 bidang tanah dan satu rumah milik Sahud di Desa Mulyasari, Kecamatan Sumedang Utara, terdampak. Selain itu, ada 19 rumah di Desa Mulyasari yang terdampak, dengan 12 rumah telah terdaftar dalam penetapan lokasi, sementara 7 rumah lainnya masih menunggu keputusan dari Kementerian PUPR.
Plt. Camat Sumedang Utara, Ili, menjelaskan bahwa pengecekan lahan di tiga desa telah melibatkan tim geologi, namun keputusan akhir tetap berada di tangan Kementerian PUPR. “Bupati Sumedang telah meninjau lokasi dan mendesak agar permasalahan segera ditindaklanjuti, namun rencana perubahan anggaran tahun 2024 untuk pembangunan jalan tidak disetujui karena jalan tersebut bukan jalan utama,” katanya.
Pemkab Sumedang terus berkoordinasi dengan kepala desa dan Kanwil Pertanahan terkait penetapan lokasi. “Pengajuan pembangunan jalan sempat ditolak warga karena anggaran yang minim. Hingga kini, penetapan lokasi terakhir pada 23 Mei 2024 belum terealisasi,” ujar Ili.
Wakil Bupati Fajar Aldila menegaskan bahwa masalah utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran. “Diperlukan koordinasi intensif dan penetapan tenggat waktu penyelesaian. Jika ada hambatan, segera laporkan secara rinci agar dapat dicari solusinya secepatnya,” tegasnya dikutip situs Pemkab Sumedang.
Sekda Tuti Ruswati menambahkan bahwa Dinas PUPR telah melakukan penanganan banjir di daerah terdampak, namun derasnya arus air masih menyebabkan erosi. Sebanyak 16 rumah terdampak, termasuk 9 rumah di Sirnamulya, yang warganya telah mengajukan relokasi. “Jika ditemukan lokasi yang aman, mereka akan diajukan dalam program rehab Rutilahu dengan memanfaatkan tanah kas desa,” jelas Tuti.
Sementara itu, pihak BPN menjelaskan bahwa Kementerian PUPR telah mengajukan penetapan lokasi untuk 239 bidang tanah ke Kanwil Pertanahan, namun prosesnya terhambat karena kelengkapan berkas yang belum lengkap. Dari kajian teknis yang dilakukan tim PU Fisik, beberapa lokasi terdampak dinyatakan tidak dapat digunakan kembali karena risiko longsor yang tinggi. Oleh karena itu, solusi jangka panjang diperlukan untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan warga yang terdampak pembangunan.