BANDUNG – Sensus Ekonomi yang akan dilaksanakan pada 2026 bertujuan untuk memetakan golongan masyarakat yang memerlukan bantuan pemerintah demi kesejahteraan warga.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, saat memberikan keynote speech pada Diskusi Kelompok Terarah (FGD) Strategi Pengumpulan Data Sensus Ekonomi 2026 di Prime Park Hotel, Kota Bandung.
“Harapannya, FGD lintas pemangku kepentingan di Jawa Barat menjadi kunci dalam pembangunan untuk menyejahterakan masyarakat, sehingga perekonomian Jabar menjadi lebih baik. Namun, kita harus menguasai datanya,” ungkap Herman seperti dikabarkan Humas Pemprov Jabar.
Ia menambahkan bahwa jika pemetaan berjalan lancar, pengambil keputusan di berbagai tingkat—dari desa hingga provinsi—dapat membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran.
“Pengambilan keputusan harus berbasis data, sehingga kebijakan yang ditetapkan dapat menghasilkan program yang menyejahterakan masyarakat,” tambah Herman.
Herman menekankan pentingnya pendekatan berbasis saintifik dan data dalam merumuskan kebijakan, dengan Sensus sebagai salah satu cara untuk mendapatkan data yang akurat.
Kepala BPS Jabar, Darwis Sitorus, menjelaskan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi bertujuan untuk memetakan program pemerintah secara tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat. “Kami sedang membangun kolaborasi dengan semua pihak untuk mendapatkan strategi yang efisien dan efektif,” ujar Darwis.
Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS RI, Ateng Hartono, menegaskan pentingnya kolaborasi dalam Sensus Ekonomi 2026 sebagai dasar dalam menentukan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Data ini harus dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Kolaborasi antara BPS Jawa Barat dengan pemerintah provinsi harus kita kuatkan,” sebut Ateng.
“Mudah-mudahan, ini menjadikan Jawa Barat semakin unggul, terdepan, dan maju,” tutupnya.
