Nilai 8 miliar dolar AS ini harusnya bisa menjadi potensi market bagi Indonesia, terutama di kawasan Timur Tengah.
SATUJABAR, JAKARTA — Transaksi jAmaah haji dan umrah asal Indonesia di Arab Saudi, setiap tahunnya mencapai 8 miliar dolar AS atau setara lebih dari Rp 128 triliun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menegaskan, angka tersebut semestinya bisa dimanfaatkan untuk mendatangkan devisa kembali ke Tanah Air.
“Nilai 8 miliar dolar AS ini harusnya bisa menjadi potensi market bagi Indonesia, terutama di kawasan Timur Tengah,” ujar Airlangga dalam Sarasehan Ekonom Islam Indonesia dan Muktamar IAEI di Jakarta, Kamis (15/5/2025).
Menurut Airlangga, Indonesia bisa membangun ekosistem halal di Arab Saudi dengan menyediakan layanan makanan, akomodasi, dan jasa perjalanan bagi jamaah Tanah Air. Hal ini dinilai sebagai langkah konkret untuk menarik devisa kembali ke Indonesia.
“Kalau kita yang siapkan makanannya, akomodasinya, dan servicenya di sana, maka tentu sebagian dari 8 miliar dolar AS ini bisa ditarik kembali ke Indonesia,” ucapnya.
Dia pun mencontohkan pola wisatawan asal China yang tetap menggunakan sistem pembayaran negaranya saat berada di luar negeri. Strategi serupa dinilai mampu menjaga arus uang tetap dalam sistem keuangan domestik.
“Sama seperti turis dari China, misalnya. Mereka keluar negeri tapi tetap menggunakan sistem pembayaran dari China, sehingga devisanya tetap kembali ke negaranya,” tegas Airlangga.
Untuk mendukung hal itu, pemerintah mendorong digitalisasi sistem pembayaran melalui QRIS. Airlangga mengatakan dirinya telah meminta Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, untuk menjalin kerja sama dengan otoritas moneter Arab Saudi.
“Kalau kita siapkan akomodasinya di sana, maka untuk 8 billion ini sebagian bisa kita tarik pulang lagi ke Indonesia kalau misalnya kita menggunakan QRIS-nya BI dengan Bank Central-nya Saudi sehingga para jamaah umroh dan haji bayarnya pakai QRIS saja. Jadi, uangnya balik lagi ke Indonesia,” kata Airlangga.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, potensi perputaran uang dalam ekosistem haji dan umrah diprediksi meningkat dari Rp 65 triliun pada 2023 menjadi Rp 194 triliun pada 2030.
Di masa mendatang, kata dia, peluang ekonomi dari ekosistem haji dan umrah tersebut akan semakin besar seiring perubahan kebijakan pemerintah Arab Saudi melalui visi Saudi 2030.
“Optimalisasi peran Indonesia dalam ekonomi haji dan umrah tersebut, akan memberikan efek berantai positif pada berbagai sektor ekonomi dalam negeri sehingga memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujar Sri Mulyani.
Dia menyebut, peluang ekonomi dalam ekosistem haji dan umrah yang mencakup sektor penerbangan, akomodasi, transportasi, dan katering. Saat ini, Indonesia merupakan negara dengan kuota pokok haji terbesar, yakni sebanyak 221 ribu jamaah pada 2024. Total jamaah haji dan umrah Indonesia diproyeksikan akan meningkat menjadi 3,3 juta pada 2030.
Langkah konkret pemerintah ini menjadi bagian dari upaya strategis menjadikan Indonesia pusat ekonomi syariah dunia, sekaligus memperkuat kontribusi sektor riil melalui digitalisasi dan integrasi ekosistem halal nasional di kancah global. (yul)