GARUT – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugianto, melakukan kunjungan kerja ke Desa Karamatwangi, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, pada Sabtu (31/5/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk memantau langsung percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di wilayah tersebut.
Dalam sambutannya, Wamendagri menyampaikan bahwa terdapat 80 koperasi di seluruh Indonesia yang dirancang menjadi model percontohan, dan salah satunya adalah Koperasi Desa Karamatwangi yang dinilainya memiliki keunggulan tersendiri.
“Ketika melihat profil koperasi di sini, saya langsung jatuh cinta. Langsung saya putuskan, kita ke Garut dan lihat langsung. Di sini beda, karena ekosistemnya sudah terbentuk,” ujar Bima Arya melalui keterangan Humas Pemkab Garut.
Ia menambahkan, pemerintah akan mendorong pendampingan dan pelatihan bagi anggota koperasi agar mereka mampu meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan serta pengembangan koperasi secara berkelanjutan.
Sementara itu, Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, turut hadir dalam kegiatan tersebut dan menyampaikan apresiasinya. Ia menyoroti keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Karamatwangi yang dinilainya unik dan menarik perhatian, terutama dengan keberadaan kolam rendam berlatar Gunung Cikuray yang viral di media sosial.
“Setelah kami menyusuri ekosistem koperasi yang diajukan, ternyata Karamatwangi luar biasa. Tak hanya mengembangkan koperasi di sektor wisata, Pak Kades juga berhasil mengembangkannya di sektor pertanian,” ujar Putri.
Putri Karlina berharap Koperasi Merah Putih Desa Karamatwangi dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain di Kabupaten Garut. Ia juga menekankan pentingnya membangun jiwa kewirausahaan di kalangan perangkat desa dan anggota koperasi.
Lebih lanjut, ia berharap kunjungan Wamendagri ini bisa menjadi ruang diskusi terbuka antara pemerintah pusat dan koperasi desa untuk menjembatani kebutuhan di tingkat desa serta memastikan dukungan dari negara dapat tersalurkan secara efektif.
Kunjungan Wamendagri Bima Arya ini menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah dalam mendorong percepatan pembentukan koperasi desa sebagai pilar ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan.
