BANDUNG – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan pentingnya penguatan sektor jasa keuangan non-bank guna menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kota Bandung. Hal ini disampaikannya saat bersilaturahmi dengan Kepala Kantor OJK Jawa Barat, Darwisman, pada Senin (26/5/2025).
“Sebagai kota jasa, Bandung tidak bisa hanya mengandalkan sektor perbankan. Kita perlu memperluas akses keuangan masyarakat melalui program inklusi yang lebih variatif,” ujar Farhan melalui keterangan resmi.
Dalam pertemuan tersebut, Farhan memaparkan sejumlah capaian program inklusi keuangan yang telah dijalankan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Bandung. Beberapa di antaranya:
Program KEJAR (Satu Rekening Satu Pelajar): 625.777 rekening pelajar telah dibuka.
Program Buruan SAE: 475 kelompok aktif, edukasi keuangan kepada 30 kelompok, serta pendampingan kepada 807 peserta.
Kredit Usaha Rakyat (KUR): 24.828 rekening dengan total pembiayaan Rp1,63 triliun.
Program Bandung Melawan Rentenir: 14 kampung bersih rentenir, 54 kegiatan sosialisasi, 1.500 peserta, dan 2.036 pengaduan masuk ke Satgas Anti Rentenir.
SALAPAK (Pelatihan Keuangan untuk UMKM): Fokus pada literasi keuangan, pemasaran, dan penjualan.
Bank Sampah Kang Pisman: 306 bank sampah aktif, 5.321 tabungan non-emas, serta edukasi ke 1.507 pelajar dari 50 sekolah.
Farhan menekankan pentingnya menghadirkan industri jasa keuangan yang lengkap, mencakup lembaga non-bank seperti koperasi dan lembaga keuangan mikro, sebagai fondasi kota jasa yang kuat.
“Apa artinya kota jasa tanpa industri jasa keuangan yang lengkap? Kita harus mendorong lembaga non-bank agar tumbuh bersama,” ujarnya.
Ia berharap kolaborasi ini bisa menciptakan perubahan besar, termasuk dalam pembentukan “desa keuangan” di berbagai wilayah Kota Bandung.
Sementara itu, Kepala OJK Jawa Barat Darwisman menyambut baik inisiatif Pemkot Bandung. Ia menilai program-program seperti KEJAR perlu digencarkan secara lebih masif dengan dukungan lintas sektor.
“Kami ingin Kota Bandung seperti kota maju lainnya, yang punya berbagai instrumen pembiayaan — dari tabungan, kredit, hingga pasar modal,” kata Darwisman.
OJK Jawa Barat juga siap mendukung pengembangan produk-produk keuangan baru seperti obligasi daerah, asuransi, hingga mendorong UMKM untuk bisa go public. Selain itu, sinergi akan ditingkatkan untuk memperkuat literasi keuangan, penguatan BPR dan koperasi produktif seperti Koperasi Merah Putih, serta pemberdayaan UMKM.
“Kami siap membantu capacity building, edukasi, dan mendorong lembaga keuangan mikro agar makin kuat,” tegasnya.
Dengan kolaborasi ini, Kota Bandung menargetkan terbentuknya ekosistem jasa keuangan yang lebih tangguh dan merata, yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal secara inklusif dan berkelanjutan.
