BANDUNG – Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menyoroti tindakan peternak sapi di Pasuruan, Jawa Timur, yang terpaksa membuang susu hasil panen mereka. Aksi tersebut dipicu oleh pembatasan jumlah pengiriman susu lokal ke Industri Pengolahan Susu (IPS) dan tingginya volume impor susu yang membanjiri pasar.
Saan menegaskan pentingnya perhatian pemerintah terhadap peternak sapi lokal agar mereka tidak lagi merugi dengan membuang susu yang tidak terjual. Menurutnya, meskipun impor susu diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, pemerintah harus memastikan bahwa pasokan susu domestik tetap mendapat prioritas.
“Kita berharap peternak sapi susu lokal tetap mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Jangan sampai mereka terus-menerus merugi, apalagi harus membuang susu hasil panen,” kata Saan dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Sabtu (9/11/2024) dikutip dari situs DPR.
Politisi dari Fraksi Partai NasDem ini menambahkan bahwa meskipun kebutuhan susu dalam negeri besar dan mengharuskan adanya impor, alokasi susu domestik tetap harus didominasi oleh produk lokal. Saan mengusulkan agar impor susu hanya dilakukan untuk menutupi kekurangan pasokan yang tidak dapat dipenuhi oleh peternak lokal.
“Impor susu bisa dilakukan hanya jika pasokan lokal sudah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah perlu memastikan keseimbangan antara susu lokal dan impor,” ujarnya.
Saan berharap dengan langkah ini, tidak ada lagi susu dari peternak lokal yang tidak terjual atau kalah saing dengan susu impor. Ia menekankan bahwa keberlanjutan sektor peternakan susu lokal harus menjadi prioritas, karena hal ini berdampak langsung pada kesejahteraan peternak.
Sebelumnya, peternak sekaligus pengepul susu di Pasuruan, Bayu Aji Handayanto, mengungkapkan bahwa susu yang dihasilkan para peternak terpaksa dibuang karena pembatasan pengiriman susu ke industri pengolahan. Menurut Bayu, kondisi ini terjadi akibat kurangnya pengawasan pemerintah terhadap pasokan susu impor yang sangat besar.
Bayu berharap pemerintah segera memberikan perhatian lebih pada keberlanjutan pasokan susu dalam negeri dan menciptakan kebijakan yang adil bagi peternak lokal. Terkait harga susu, Bayu menyatakan para peternak siap berdiskusi dengan industri untuk mencari solusi bersama.
Sementara itu, Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan bahwa Indonesia membutuhkan impor 1 juta ekor sapi perah pada periode 2025-2029 untuk memenuhi kebutuhan susu dalam negeri, baik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun kebutuhan reguler. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR pada Selasa (5/11/2024).
Amran menjelaskan bahwa impor sapi perah ini akan dilakukan oleh 55 perusahaan swasta, dan diperkirakan dapat memenuhi kebutuhan 8,5 juta ton susu pada 2029. Kebutuhan tersebut terbagi atas 4,9 juta ton untuk susu reguler dan 3,6 juta ton untuk program MBG.
Dengan perkembangan ini, pemerintah diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang lebih baik untuk keseimbangan antara susu impor dan pasokan susu lokal guna mendukung keberlanjutan peternakan sapi susu di Indonesia.
