SUMEDANG – Pemerintah Kabupaten Sumedang mendorong evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pertambangan di Jawa Barat, terutama terkait dampak aktivitas tambang terhadap infrastruktur, lingkungan, serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“PAD terkait mineral bukan bukan logam dan batuan atau minerba itu sangatlah kecil. Sementara masyarakat tidak mendapatkan hak atau akses jalan yang bagus. Justru jalan yang digunakan aktivitas pertambangan mengalami kerusakan,” ungkap Wakil Bupati Sumedang M Fajar Aldila saat menghadiri Rapat Koordinasi Tata Kelola Pertambangan di Jawa Barat yang dipimpin Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Ruang Rapat Bale Pakuan, Gedung Pakuan, Bandung, Senin (9/11/2026) dikutip dari laman Pemkab Sumedang.
Dalam rapat tersebut, Wabup Fajar hadir mewakili Bupati Sumedang bersama jajaran perangkat daerah dan para pemangku kepentingan terkait untuk membahas evaluasi perizinan serta dampak kegiatan pertambangan di sejumlah wilayah. “Kami memberikan sejumlah masukan kepada Gubernur Jawa Barat, khususnya mengenai ketidakseimbangan antara dampak aktivitas pertambangan dengan manfaat ekonomi yang diterima daerah dan masyarakat sekitar,” katanya.
Menurutnya, kontribusi sektor pertambangan melalui pajak Minerba terhadap PAD dinilai belum sebanding dengan beban kerusakan infrastruktur yang harus ditanggung pemerintah daerah. “Pemkab Sumedang akan melakukan mitigasi dan mengumpulkan data secara terperinci mengenai aktivitas pertambangan, termasuk kondisi jalan yang dilalui kendaraan angkutan tambang serta dampaknya terhadap Masyarakat,” katanya.
Fajar juga mengingatkan bahwa kewenangan perizinan pertambangan, mulai dari Izin Usaha Pertambangan (IUP) hingga tahap Operasi Produksi (OP), berada di pemerintah provinsi. Sementara pemerintah kabupaten berperan dalam pengawasan dan memberikan masukan terhadap aktivitas pertambangan di wilayahnya. “Kami akan melakukan mitigasi dan mengumpulkan data secara detail. Pada prinsipnya, tidak boleh lagi ada aktivitas pertambangan yang merugikan masyarakat dan menyebabkan jalan maupun infrastruktur di Kabupaten Sumedang mengalami kerusakan,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, penataan pertambangan bukan berarti menutup seluruh kegiatan usaha pertambangan. Pemerintah ingin memastikan aktivitas tersebut memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Dedi menyebutkan, ada sejumlah aspek yang harus menjadi perhatian dalam tata kelola pertambangan, mulai dari perlindungan lingkungan, pemeliharaan infrastruktur jalan, keterlibatan ekonomi masyarakat lokal, hingga pengembalian manfaat pajak kepada desa penghasil tambang. “Masyarakat di sekitar lokasi tambang tidak boleh hanya menjadi pihak yang menanggung dampak negatif, seperti debu, kerusakan jalan, terganggunya sumber mata air, hingga potensi gangguan Kesehatan,” katanya.
Ia juga menginginkan agar hasil pajak pertambangan yang diterima pemerintah dapat dikembalikan ke wilayah penghasil melalui pembangunan infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, beasiswa, serta pemulihan lingkungan. “Jangan sampai masyarakat di desa tempat tambang hanya menjadi objek penderita. Harus ada manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat dan lingkungan yang tetap terjaga,” ujar Dedi.
Rapat juga membahas sejumlah permohonan peningkatan dan perpanjangan izin usaha pertambangan di beberapa daerah. Pembahasan dilakukan dengan melibatkan pemerintah kabupaten, camat, dan kepala desa untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi wilayah serta aspirasi masyarakat.
