BEKASI – Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Daerah Pemilihan Jawa Barat (Jabar) Agita Nurfianti menegaskan, Sekolah Rakyat jangan hanya berhenti pada akses pendidikan, tapi banyak aspek lain yang tak kalah pentingnya. Demikian disampaikannya pada saat memimpin kunjungan Komite III DPD RI ke Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 Kabupaten Bekasi, Jabar, Selasa (8/9/2026).
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari inventarisasi materi pengawasan Komite III DPD RI terhadap pelaksanaan Program Sekolah Rakyat. Menurutnya, kunjungan tersebut penting untuk memastikan pelaksanaan Sekolah Rakyat tidak hanya mampu membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, tetapi juga memberikan pendidikan berkualitas yang mampu mengantarkan peserta didik menuju kehidupan yang mandiri.
“Sekolah Rakyat jangan hanya berhenti pada akses pendidikan. Akses adalah langkah pertama. Yang jauh lebih penting adalah memastikan kualitas pendidikan, penguatan karakter, keterampilan, sampai keberlanjutan masa depan anak setelah mereka lulus,” ujar Agita.
Senator asal Jawa Barat tersebut menilai Program Sekolah Rakyat memiliki posisi strategis dalam menjawab persoalan anak tidak sekolah (ATS) sekaligus menjadi salah satu instrumen untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020 mencatat jumlah anak tidak sekolah di Indonesia mencapai sekitar 4,08 juta jiwa atau 7,4 persen dari total anak usia sekolah. Sementara data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah per 1 April 2026 mencatat masih terdapat sekitar 3,9 juta lebih anak usia sekolah yang belum mengakses pendidikan.
“Angka anak tidak sekolah ini harus menjadi alarm serius bagi kita. Kalau tidak ditangani secara tepat, kita bukan hanya berbicara tentang anak yang kehilangan kesempatan belajar hari ini, tetapi juga tentang risiko kehilangan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan,” kata Agita.
Menurut Agita, persoalan pendidikan tidak dapat diselesaikan hanya dengan memastikan seorang anak duduk di bangku sekolah. Anak-anak juga harus memperoleh lingkungan pendidikan yang mendukung, gizi yang cukup, pembentukan karakter, keterampilan, serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja.
Karena itu, ia menilai terdapat tiga aspek yang harus menjadi perhatian dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat, yakni pendidikan berasrama, penguatan karakter dan vokasi, serta pemberdayaan menyeluruh.
Pendidikan berasrama, kata Agita, diharapkan mampu menyediakan lingkungan belajar yang kondusif sekaligus memastikan kebutuhan dasar peserta didik terpenuhi. Sementara penguatan karakter dan vokasi penting untuk membekali siswa dengan kemampuan akademik, kedisiplinan, nilai kebangsaan, keterampilan hidup, dan kompetensi yang relevan dengan masa depan mereka.
Adapun pemberdayaan menyeluruh diperlukan agar intervensi pendidikan tidak berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dengan dukungan sosial kepada keluarga peserta didik.
“Yang kita bangun sebenarnya bukan sekadar sekolah, tetapi kesempatan sosial. Kita ingin anak-anak dari keluarga kurang mampu memiliki peluang yang sama untuk mengubah masa depannya melalui pendidikan dan keterampilan,” jelas Agita.
Evaluasi Harus Menjadi Bagian dari Sekolah Rakyat
Agita menegaskan, karena Program Sekolah Rakyat baru berjalan sekitar satu tahun dan akan memasuki tahun kedua, evaluasi secara berkala menjadi hal yang sangat penting.
Menurutnya, evaluasi tidak boleh hanya melihat aspek administratif atau jumlah peserta didik, tetapi harus mencakup kualitas guru, proses pembelajaran, fasilitas, pemenuhan kebutuhan siswa, perkembangan akademik dan karakter, hingga keberlanjutan pendidikan serta keterserapan lulusan di dunia kerja.
“Kita perlu memastikan anak-anak ini setelah lulus tidak kembali ke kondisi semula. Mereka harus memiliki bekal pendidikan, keterampilan, dan karakter yang membuat mereka mampu berdiri sendiri,” tegasnya.
Dalam kunjungan ke SRT 1 Kabupaten Bekasi, Komite III DPD RI mendengarkan secara langsung masukan dari pemerintah daerah, pihak sekolah, guru, dan orang tua siswa mengenai praktik penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Agita mengatakan seluruh masukan, termasuk keluhan dan kendala yang ditemukan di lapangan, akan dihimpun sebagai bahan pengawasan DPD RI untuk kemudian dibahas bersama kementerian terkait.
“Kami datang bukan hanya untuk melihat apa yang sudah berjalan, tetapi juga untuk mendengar apa yang masih menjadi persoalan. Setiap kendala akan kami bawa dalam rapat kerja dengan kementerian terkait untuk dicarikan solusi. Sebaliknya, praktik baik yang kami temukan akan kami dorong menjadi pembelajaran bagi Sekolah Rakyat di daerah lainnya,” ungkapnya.
Ia berharap penyelenggaraan Sekolah Rakyat terus diperbaiki dan dikembangkan sehingga benar-benar mampu menjadi instrumen mobilitas sosial bagi anak-anak Indonesia.
“Sekolah Rakyat harus menjadi perjalanan yang utuh: dari akses menuju kualitas, dari kualitas menuju keterampilan, dan dari keterampilan menuju kemandirian sosial,” pungkas Agita.
