SUMEDANG – Pemerintah Kabupaten Sumedang menggelar rapat persiapan menghadapi dua agenda penting tingkat Provinsi Jawa Barat, yakni Anugerah Mahkota Binokasih dan Anugerah Gapura Sri Baduga, yang berlangsung di Aula Tampomas, Rabu (30/7/2025). Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Tuti Ruswati dan dihadiri para kepala dinas, camat, serta kepala seksi pemerintahan kecamatan. Seluruh kepala desa se-Kabupaten Sumedang juga turut mengikuti rapat secara daring melalui Zoom Meeting.
Dalam arahannya, Sekda Tuti Ruswati menekankan bahwa kedua penghargaan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik lintas sektor. Ia mengingatkan pentingnya kesiapan dari semua level pemerintahan, mulai dari tingkat kabupaten hingga desa, karena proses penilaian dapat berlangsung sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.
“Kita harus bersiap dari sekarang. Jangan sampai saat dinilai, lingkungan terlihat kumuh, drainase tidak berfungsi, atau taman dan ruang terbuka hijau tidak terpelihara. Kalau juara satu, tentu membanggakan. Tapi kalau justru jadi kabupaten terkotor, itu yang harus dihindari,” tegas Tuti dikutip laman Pemkab Sumedang.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sumedang, Dian Sukmara, menegaskan bahwa penilaian Anugerah Gapura Sri Baduga menyasar tiga aspek utama: penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Untuk itu, para camat diminta melakukan penilaian internal terhadap desa-desa di wilayahnya secara objektif dan akurat.
“Ini bukan sekadar lomba, tapi bentuk pertanggungjawaban kita dalam mengelola daerah. Hadiahnya nyata, tapi yang lebih penting adalah dampak positifnya bagi masyarakat,” ujar Dian.
Anugerah Gapura Sri Baduga sendiri merupakan bentuk apresiasi terhadap desa dan kelurahan dengan kinerja terbaik di Jawa Barat. Sementara itu, Anugerah Mahkota Binokasih merupakan transformasi dari penghargaan Adipura, namun dengan indikator penilaian yang lebih komprehensif. Selain kebersihan lingkungan, aspek yang dinilai meliputi pendidikan, layanan kesehatan, pelayanan publik, serta pengelolaan ruang terbuka hijau.
Proses penilaian akan dilakukan menyeluruh hingga ke tingkat desa dan kelurahan, dimulai pada 1 Agustus hingga awal Desember 2025. Penilaian menggunakan sistem aplikasi yang telah disiapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat.
Sebagai bentuk penghargaan, desa dan kelurahan terbaik di tingkat kecamatan akan mendapatkan stimulus sebesar Rp200 juta. Sementara itu, juara tingkat kabupaten akan mendapat Rp1 miliar, dan juara tingkat provinsi berpeluang memperoleh hingga Rp9,5 miliar. Seluruh proses penilaian akan melibatkan unsur penegak hukum, termasuk Kejaksaan Negeri, Kejati, hingga Kejaksaan Agung, untuk memastikan integritas dan akuntabilitas penilaian.
