Ada satu toleransi besar yang terpaksa diakomodir. Media sulit menjaga independensi ruangnya karena harus banyak bertoleransi dengan kepentingan finansial.
SATUJABAR, JAKARTA – Di tengah lanskap media yang terus bergerak cepat, hubungan antara jurnalis dan praktisi kehumasan atau public relations (PR) tidak lagi sesederhana pertukaran informasi. Hubungan tersebut berkembang menjadi relasi yang dinamis, karena dipengaruhi teknologi, tekanan industri, hingga ekspektasi publik yang kian tinggi terhadap kualitas informasi.
Baru-baru ini, Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia (APPRI) menyampaikan Hasil Survei Persepsi Media Terhadap Profesi dan Kualitas Kerja Public Relations. Studi yang dilakukan pada paruh tahun 2025 tersebut, diikuti oleh 31 perusahaan media. Sebanyak 20 di antaranya adalah media nasional. Jumlah terbanyak berikutnya masing-masing dari media sektoral, media berbasis komunitas, serta media lokal dan internasional.
“Ada satu toleransi besar yang terpaksa diakomodir. Media sulit menjaga independensi ruangnya karena harus banyak bertoleransi dengan kepentingan finansial,” ujar Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia (APPRI), Sari Soegondo. Oleh karena itu, ia melanjutkan, para praktisi kehumasan perlu menyikapinya dengan baik.
Temuan survei yang dirilis APPRI menunjukkan bahwa relasi ini memang sedang diuji. Di satu sisi, peran PR semakin penting dalam menjaga arus informasi yang kredibel. Namun di sisi lain, persepsi media terhadap PR masih menyisakan catatan.
Sebagian besar responden menilai PR cenderung berpihak pada kepentingan klien, sementara upaya menjaga objektivitas dinilai belum konsisten. Lebih dari itu, materi yang disampaikan kerap belum memenuhi standar nilai berita, sehingga membutuhkan penyesuaian sebelum layak dipublikasikan.
Tekanan ekonomi yang dihadapi industri media turut membentuk dinamika baru. Dalam beberapa kasus, kompromi editorial menjadi tidak terhindarkan. Relasi media dan PR pun bergerak menuju “titik tengah” yang lebih cair, meski tidak selalu sejalan dengan idealisme jurnalistik.
Meski demikian, ada sisi lain yang tetap memberi harapan. PR dinilai berperan dalam menghadirkan informasi yang sahih di tengah maraknya disinformasi. Kontribusi ini menjadi penting, terutama ketika publik dihadapkan pada banjir informasi yang tidak semuanya dapat diverifikasi dengan mudah.
Catatan kritis tetap ada. Mulai dari praktik follow-up yang berlebihan, hingga keterbatasan akses terhadap narasumber, menjadi pengingat bahwa profesionalisme dalam komunikasi masih perlu diperkuat. Transparansi dan cara membangun hubungan yang lebih setara juga menjadi harapan yang terus disuarakan.
Lebih lanjut dalam konteks ini, Wakil Ketua Umum Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas), Dian Agustine Nuriman, menekankan bahwa praktisi kehumasan juga harus kembali pada fondasi utama profesinya, yaitu membangun kepercayaan.
“Membangun kredibilitas informasi ini merupakan aset yang terpenting,” ujar Dian di Jakarta baru-baru ini.
Ketika kepercayaan publik terhadap media di Indonesia meningkat menjadi 36 persen, mengacu pada Digital News Report 2026, ruang untuk menghadirkan informasi yang akurat dan dapat diandalkan menjadi semakin penting. Dalam situasi ini, informasi bukan sekadar pesan, melainkan aset reputasi.
Namun, kredibilitas saja tidak cukup. Memahami cara kerja media menjadi kunci berikutnya. Ruang redaksi saat ini dihadapkan pada tekanan kecepatan, tuntutan kuantitas, dan kompetisi perhatian. Karena itu, dukungan yang relevan, mulai dari data yang jelas, narasumber yang siap, hingga materi visual yang kuat, tidak hanya membantu kerja jurnalis, tetapi juga meningkatkan peluang sebuah informasi untuk dipahami secara utuh oleh publik.
