• Berita
  • Tutur
  • UMKM
  • Gaya Hidup
  • Sport
  • Video
Jumat, 20 November 2026
No Result
View All Result
SATUJABAR
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media
No Result
View All Result
SATUJABAR
No Result
View All Result

Senator Agita: Perda Koperasi Harus Jadi Instrumen Nyata Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Editor
Sabtu, 07 Februari 2026 - 05:41
(Foto: Istimewa)

(Foto: Istimewa)

SATUJABAR, SURABAYA – Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Daerah Pemilihan Jawa Barat (Jabar) sekaligus Wakil Ketua III Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI Agita Nurfianti menegaskan pentingnya harmonisasi regulasi daerah agar Peraturan Daerah (Perda) tentang koperasi benar-benar mampu menjadi instrumen nyata pemberdayaan ekonomi kerakyatan, khususnya koperasi desa.

Hal tersebut disampaikannya pada Kegiatan Dialog BULD DPD RI ke Daerah dalam rangka Pemantauan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Peraturan Daerah (Perda) terkait Pemberdayaan Koperasi, yang digelar di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (6/2), bekerja sama dengan Fakultas Hukum (FH) Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS).

RelatedPosts

KKP Perkuat Pembinaan 12 Ribu Pelaku Usaha Ikan Asin

Pameran INNOFOOD 2026 Hadirkan UMKM Kehutanan

Wali Kota Bogor Apresiasi Damping UMKM Award 2026

“DPD RI, melalui BULD, hadir bukan untuk mempersulit daerah dalam pembentukan peraturan daerah. Kami justru ingin menjadi jembatan antara kepentingan pusat dan daerah, agar regulasi yang lahir sejalan, harmonis, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Agita Nurfianti saat memberikan pengantar pada kegiatan tersebut.

Agita menjelaskan, kewenangan DPD RI dalam melakukan pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda sebagaimana diamanatkan Pasal 249 ayat 1 huruf j Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), dimaknai sebagai upaya memperkuat kualitas legislasi daerah, bukan memperpanjang birokrasi pembentukan regulasi.

Menurutnya, koperasi merupakan instrumen penting ekonomi kerakyatan, terutama di wilayah pedesaan. Namun, hingga kini masih terdapat berbagai persoalan mendasar, mulai dari disharmonisasi regulasi, lemahnya tata kelola koperasi, hingga belum optimalnya dukungan regulasi terhadap program strategis nasional seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

“Masih banyak Perda koperasi yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang sudah tidak relevan, sementara norma baru dalam Undang-Undang Cipta Kerja belum sepenuhnya diakomodasi. Akibatnya, koperasi kesulitan berkembang secara sehat dan berkelanjutan,” jelasnya.

Agita juga menyoroti lemahnya pengaturan good cooperative governance di tingkat daerah, yang berdampak pada rendahnya transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan koperasi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik internal dan merugikan anggota koperasi itu sendiri.

Jawa Timur dipilih sebagai lokasi dialog karena memiliki posisi strategis dalam pengembangan koperasi nasional. Dengan lebih dari 28.500 koperasi aktif, Jawa Timur tercatat sebagai provinsi dengan basis koperasi terbesar di Indonesia. Sekitar 43 persen koperasi bergerak di sektor riil, menunjukkan besarnya potensi koperasi sebagai penggerak ekonomi produktif masyarakat.

“Keberhasilan Jawa Timur dalam mendorong legalitas koperasi desa, termasuk hampir 95 persen KDKMP yang telah berbadan hukum, perlu diperkuat dengan regulasi daerah yang adaptif, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan koperasi,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Agita Nurfianti juga menyampaikan apresiasi kepada FH UWKS atas peran aktifnya dalam mendukung pemberdayaan koperasi melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.

“Keterlibatan sivitas akademika sangat penting, tidak hanya dalam aspek akademik, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah dan pelaku koperasi, termasuk dalam penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), kelembagaan, dan pemanfaatan teknologi digital,” ungkapnya.

Disampaikan Dekan FH UWKS Edi Krisharyanto, harmonisasi regulasi tidak akan efektif apabila koperasi sendiri tidak memiliki tata kelola yang kuat. Koperasi yang lemah secara kelembagaan akan selalu diposisikan sebagai objek kebijakan, bukan subjek hukum dan ekonomi. Karena itu, perbaikan tata kelola koperasi merupakan prasyarat utama bagi keberhasilan harmonisasi regulasi.

Sementara itu, Kepala Tim Penyuluhan Hukum, Kelembagaan, Pengawasan, Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Provinsi Jawa Timur, Imam Hamadi Wijaya, menyampaikan, pihaknya menerapkan strategi pemberdayaan koperasi. Pertama, secara kelembagaan, membuat fasilitas akta badan hukum untuk lebih dari 1.600 KDKMP dan penilaian kesehatan koperasi. Kedua, mengadakan pelatihan pengolahan sistem digital untuk pengembangan SDM. Ketiga, melaksanakan standardisasi produk, pendaftaran merk, sertifikasi halal, dan communal branding. Keempat, melaksanakan pameran UMKM. Kelima, mengadakan subsidi bagi mitra koperasi besar dengan skema pembiayaan murah.

Terakhir, Ketua Koperasi Merah Putih Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Wahyu Setyono, menyampaikan, niat pemerintah untuk memajukan ekonomi desa tetap patut diapresiasi, meski perlu terus dibenahi. Kegelisahan pemerintah melihat lambatnya pertumbuhan ekonomi perdesaan adalah kegelisahan kita bersama. Namun demikian, niat baik harus dieksekusi dengan instrumen kebijakan yang tepat, rasional, dan selaras dengan koridor hukum yang berlaku.

Melalui dialog ini, BULD DPD RI berharap dapat menghimpun berbagai masukan strategis terkait disharmonisasi regulasi, tata kelola koperasi, permodalan, hingga percepatan pengembangan koperasi, yang selanjutnya akan dirumuskan sebagai bahan rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda terkait pemberdayaan koperasi.

“Semoga forum ini memberi manfaat nyata, tidak hanya bagi Jawa Timur, tetapi juga bagi perbaikan kebijakan koperasi secara nasional,” tutup Agita.

Tags: Dewan Perwakilan DaerahDPDPerda Koperasi

Related Posts

Ikan asin.(Foto: Humas KKP)

KKP Perkuat Pembinaan 12 Ribu Pelaku Usaha Ikan Asin

Editor
16 November 2026

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat pembinaan terhadap pelaku usaha pengolahan ikan asin di daerah, demi menjaga mutu...

Suasana di INNOFOOD 2026.(Foto: Humas Kemenhut)

Pameran INNOFOOD 2026 Hadirkan UMKM Kehutanan

Editor
16 November 2026

TANGERANG - Gula aren cair, minuman rempah jahe, dan kopi menjadi sejumlah produk yang menarik perhatian pengunjung booth Kementerian Kehutanan...

Damping UMKM Award 2026.(Foto: Humas Pemkot Bogor)

Wali Kota Bogor Apresiasi Damping UMKM Award 2026

Editor
15 November 2026

BOGOR - Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menyerahkan plakat dan sertifikat penghargaan kepada Anie Irawan, pemilik PT Abah Uki...

Pekan Kebudayaan Bandung 2026 X Kreativerse.(Foto: Humas Pemkot Bandung)

Pekan Kebudayaan Bandung 2026: Atraksi Budaya Dorong UMKM

Editor
14 November 2026

BANDUNG - Pekan Kebudayaan Bandung 2026 X Kreativerse resmi digelar di Jalan Dr. Ir. Sukarno dan Cikapundung Riverspot, 13-15 November....

Menko Pangan Zulkifli Hasan (Tengah) dan Mendag Budi Santoso (kedua kanan) di acara Hari Ritel Nasional (HRN) dan Bulan Mutu Nasional 2026 di Bandung, Jawa Barat, Rabu, (11/11).

Kemendag Fasilitasi Pembuatan 104 Barcode bagi UMKM

Editor
13 November 2026

BANDUNG - Kementerian Perdagangan bersama Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) memfasilitasi pembuatan 104 kode batang (barcode) GS1 bagi 39 pelaku...

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Reni Yanita.(Foto: Humas Kemenperin)

Klinik SiniBisa Kemenperin Dongkrak Daya Saing IKM Fesyen

Editor
11 November 2026

JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memperkuat pemberdayaan industri kecil dan menengah (IKM) fesyen dan kriya melalui peningkatan kapasitas usaha,...

Category

  • Berita
  • Gaya Hidup
  • Headline
  • Opini
  • Pilihan
  • Sport
  • Tutur
  • UMKM
  • Uncategorized
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media

© 2022 SATUJABAR.COM

No Result
View All Result
  • Berita
  • Tutur
  • UMKM
  • Gaya Hidup
  • Sport
  • Video

© 2022 SATUJABAR.COM

Login to your account below

Forgotten Password?

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.