SATUJABAR, JAKARTA – Selly Andriany Gantina, Anggota Timwas Haji DPR RI, menegaskan DPR akan melakukan pengawasan langsung terhadap pelayanan jemaah haji Indonesia di Madinah dan Makkah. Pengawasan itu difokuskan mulai dari kawasan Markaziyah Madinah, layanan kesehatan, katering, hingga kelayakan hotel yang ditempati jemaah.
Pernyataan tersebut disampaikan Selly jelang keberangkatan kloter pertama Timwas Haji DPR RI di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, Sabtu (16/05/2026) seperti dikutip Parlementaria DPR.
Menurutnya, DPR telah memetakan sejumlah titik krusial yang akan menjadi perhatian selama proses pengawasan berlangsung.
“Kami akan memerhatikan beberapa titik krusial seperti rumah sakit yang berkaitan dengan layanan kesehatan jemaah, termasuk pelaksanaan asuransi kesehatan yang bekerja sama dengan Pemerintah Saudi,” ujar Selly.
Selain kesehatan, DPR juga menyoroti kualitas konsumsi jemaah. Selly menyebut menu katering yang kurang sesuai dengan selera Nusantara mulai dikeluhkan dan berpotensi menimbulkan kejenuhan bagi jemaah selama berada di Tanah Suci.
Tak hanya itu, DPR menerima laporan adanya hotel yang dinilai tidak layak untuk kembali digunakan pada musim haji mendatang. Temuan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dalam rapat bersama Kementerian Agama.
BACA JUGA: Beda Fatwa Dam Haji, Musyrif Dini: Pilih Yang Tenangkan Hati
Selly juga mengungkap adanya persoalan overkapasitas hotel di Makkah. Berdasarkan laporan yang diterima DPR, sejumlah hotel di sektor 4 dan sektor 9 diduga menempatkan enam tempat tidur dalam kamar yang seharusnya hanya berkapasitas empat orang.
“Ini menjadi evaluasi kami, apakah karena kamar tidak cukup atau memang dipaksakan oleh pihak terkait,” kata Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.
Menurut Selly, dengan total sekitar 203 ribu jemaah haji reguler, seharusnya kapasitas hotel yang telah disiapkan pemerintah mampu menampung seluruh jemaah di 10 sektor wilayah Makkah tanpa harus memaksakan kapasitas kamar.
Di sisi lain, DPR mengapresiasi langkah pemerintah dalam mencegah keberangkatan haji ilegal. Selly menilai koordinasi lintas kementerian, imigrasi, dan aparat bandara cukup efektif menekan praktik pemberangkatan menggunakan visa nonhaji.
Namun demikian, ia menilai sosialisasi terkait aturan baru dari Pemerintah Arab Saudi masih lemah. Salah satu aturan yang perlu segera diinformasikan kepada jemaah adalah larangan mendokumentasikan area privat milik warga Saudi yang dapat berujung sanksi hukum.
“Informasi seperti ini harus disampaikan jauh-jauh hari agar tidak terlambat diterima jemaah,” ujarnya.
Selly juga menyoroti laporan adanya jemaah yang terpisah dari rombongannya di hotel, sehingga distribusi makanan menjadi terganggu. Ia menilai pemisahan rombongan dalam satu kloter tidak seharusnya terjadi karena dapat menyulitkan pendistribusian konsumsi.
“Tidak boleh ada katering yang terpisah-pisah dari satu kloter karena itu akan menyulitkan distribusi makanan,” tegasnya.
