SATUJABAR, BANDUNG–Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dilaporkan orangtua siswa di Bekasi ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, terkait kebijakan pengiriman siswa-siswa bermasalah ke barak militer. Dedi Mulyadi menanggapi santai laporan tersebut, yang dianggapnya hanya ingin mendapat sorotan publik.
Adhel Setiawan, orangtua siswa di Bekasi, melaporkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim Polri). Laporan tersebut, terkait kebijakan Dedi Mulyadi mengirim siswa-siswa bermasalah ke barak militer, sebagai perbuatan tindak pidana, karena melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak.
Dedi Mulyadi menanggapi santai atas laporan orang tua siswa terhadap dirinya. Dedi Mulyadi justru menganggap, pelapor hanya ingin mendapat sorotan publik.
“Berbagai upaya diarahkan pada diri saya, baik kritik, saran, bully, nyinyir, atau upaya untuk mempidanakan diri saya. Tidak perlu ditanggapi dengan emosi, dihadapi dengan rileks aja. Ya, mungkin mereka lagi mencari perhatian,” ujar Dedi Mulyadi dalam keterangannya, Minggu (08/06/2025).
Dedi Mulyadi mengatakan, langkah kebijakannya memberikan pembinaan terhadap siswa-siswa bermasalah di barak militer, merupakan bentuk kasih sayangnya terhadap generasi muda Jawa Barat di tengah tantangan zaman. Meski Dedi Mulyadi juga bisa memahami, kebijakannya pasti menimbulkan pro dan kontra, berangkat dari kekhawatiran orangtua.
“Bagi saya sebagai pemimpin, meyakini apa yang dilakukan adalah upaya-upaya dalam mencintai seluruh rakyat Jawa Barat. Mencintai para generasi mudanya,” kata Dedi Mulyadi.
Dedi Mulyadi menambahkan, misi besarnya adalah membentuk anak-anak muda Jawa Barat, menjadi pribadi yang kuat, berdaya saing, serta mampu menaklukkan berbagai sektor kehidupan. Menaklukan teknologi hingga sektor kewirausahaan.
“Saya ingin warga Jawa Barat ke depan, anak-anak mudanya menjadi anak-anak hebat. Menguasai teknologi, industri, pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, kewirausahaan, serta profesi lainnya. Tentunya, itu harus dibentuk dengan watak dan sistem yang hebat,” tegas Dedi Mulyadi.
Langgar UU Perlindungan Anak
Sebelumnya, Adhel Setiawan, orang tua siswa di Bekasi, melaporkan Dedi Mulyadi, ke Bareskrim Polri. Dedi Mulyadi dilaporkan Adhel, terkait kebijakannya mengirim siswa-siswa bermasalah ke barak militer, yang dinilai sebagai perbuatan tindak pidana.
“Kami mengadukan ke Bareskrim mengenai unsur-unsur pidana, terkait kebijakan Dedi Mulyadi tersebut (mengirim siswa bermasalah ke barak militer),” ujar Adhel di Bareskrim Polri, Kamis (05/06/2025) lalu.
Adhel mendatangi Bareskrim Polri, dengan menyertakan sejumlah dokumen barang bukti. Adhel menuduh, kebijakan Dedi Mulyadi tersebut, telah melanggar Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.
“Salah satu pasal yang kami masukkan di Undang-Undang Perlindungan Anak, Pasal 76 H. Itu jelas-jelas disebutkan, melarang pelibatan anak-anak dalam kegiatan militer,” kata Adhel.
Adhel mengungkapkan, Pasal 76 H Undang-Undang Perlindungan Anak, merupakan delik pidana. Ancaman hukumannya sampai lima tahun kurungan penjara.
“Itu salah satu pasal yang kami masukkan. Ini kan sudah berbau militer, melibatkan anak-anak. Kurang lebih seperti itu yang perlu dikaji Bareskrim Polri,” ungkap Adhel.
Adhel menegaskan, suatu kebijakan, seharusnya memiliki dasar hukum yang jelas. Adhel menilai, kebijakan Gubermur, Dedi Mulyadi tidak sesuai dengan pembentukan karakter peserta didik.
“Proses di dalamnya juga tidak melibatkan tenaga ahli pendidikan yang mengerti tentang psikologi anak. Mana ada, membentuk karakter, anak digundulin, pake baju militer, suruh merangkak di tanah kotor,” tegas Adhel, yang berharap laporannya bisa dikaji oleh Bareskrim Polri.(chd).