SATUJABAR, BANDUNG – Akselerasi program perumahan rakyat di Kota Bandung dilakukan melalui upaya kolaboratif. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memuji langkah cepat Wali Kota Bandung Muhammad Farhan yang dinilai sigap membangun kolaborasi lintas level pemerintahan demi menghadirkan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Pak Wali Kota baru setahun menjabat, tapi geraknya cepat. Dengan Pak Gubernur, Pak Sekda, kita buktikan pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo, provinsi, kota, hingga kelurahan dan RW bisa bergerak kompak,” kata Maruarar Sirait saat meninjau lokasi rencana pembangunan Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami), Kamis 12 Februari 2026.
Maruarar mengaku, program Rusunami tidak akan lepas dari tantangan di lapangan. Namun, ia menekankan pentingnya integritas, tata kelola yang baik, kualitas bangunan, serta ketepatan sasaran penerima manfaat.
“Tidak mungkin mulus tanpa kendala. Tapi dengan niat baik, doa, dan kerja sama, kita bisa. Pastikan integritas, tata kelola, kualitas hunian, dan tepat sasaran untuk rakyat Bandung,” tuturnya.
Program Rusunami ini tidak hanya difokuskan di satu titik. Pemerintah menyiapkan beberapa lokasi potensial lain, di antaranya kawasan Cimincerang wilayah Bandung Timur. Konsep ini diharapkan memperluas akses hunian layak di berbagai penjuru kota.
Terkait target waktu, Maruarar menyebut pemerintah tengah merampungkan perencanaan menyeluruh, mulai dari aspek tata kelola, regulasi, pembiayaan, hingga mekanisme pelaksanaan. Kepastian skema program dijanjikan akan diumumkan dalam dua pekan ke depan.
“Mudah-mudahan dua minggu lagi semua sudah lebih jelas. Kita janji ketemu lagi akhir Februari untuk menyampaikan detailnya,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan berharap, Kota Bandung bisa memperoleh alokasi sekitar 1.000 unit rumah subsidi. Skema yang dirancang berbasis kepemilikan, bukan relokasi, sehingga tidak ada unsur pemaksaan kepada warga.
“Kita berharap Bandung bisa dapat sekitar seribu unit. Ini hak milik, bukan relokasi. Targetnya masyarakat berpenghasilan rendah yang belum punya rumah tapi punya penghasilan sehingga bisa mencicil,” jelas Farhan.
Ia menambahkan, pembiayaan akan didukung skema subsidi dari Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) agar cicilan lebih terjangkau. Farhan juga mengusulkan agar guru menjadi salah satu kelompok prioritas penerima hunian.
“Di sekitar sini banyak sekolah, jadi ekosistemnya mendukung. Guru akan kita prioritaskan supaya mereka bisa tinggal lebih tenang,” katanya.
Sedangkan, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman menyatakan, Pemprov Jabar siap mendukung penuh program tersebut. Salah satu pendekatan yang didorong adalah pengembangan perumahan vertikal untuk menekan alih fungsi lahan.
“Pak Gubernur sudah berkomitmen dengan Pak Menteri. Perumahan vertikal kita dorong agar alih fungsi lahan bisa diminimalisasi. Terobosan Pak Wali Kota di Bandung ini bisa jadi role model dan akan kami replikasi di kota-kota lain di Jawa Barat,” ujar Herman.
