BANDUNG: Rencana penghapusan pelanggan listrik daya 450 volt ampere mengundang reaksi kalangan Dewan Perwakilan Rakyat.
Rencana penghapusan pelanggan itu akan dilakukan pemerintah dengan menaikkan kapasitas daya pelanggan minimal menjadi 900 VA.
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai kebijakan itu tidak berperasaan dan terburu-buru.
Ia meminta pemerintah cermat dan komprehensif mengatasi surplus listrik (over supply) PLN.
Jangan sampai rakyat dikorbankan dengan menghapus pelanggan 450 daya VA.
Dia mengatakan jangan sampai kesalahan pemerintah merencanakan kebutuhan listrik ditimpakan kepada rakyat kecil.
Menurutnya, hal itu tidak adil. Apalagi saat ini masyarakat sedang sulit karena pandemi Covid-19 yang belum usai, kenaikan harga BBM, serta kenaikan harga bahan makanan.
“Apa pemerintah sudah tidak mampu lagi renegosiasi dengan pihak pembangkit listrik swasta (IPP) untuk mengerem tambahan pembangkit baru dalam upaya menekan surplus listrik ini?” tanyanya seperti dikutip situs DPR, Rabu (14/9/2022).
Begitu juga terkait introduksi listrik dari sumber EB-ET (energi baru-dan energi terbarukan).
Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, pemerintah jangan tergopoh-gopoh dan manut saja didikte oleh pihak internasional.
Lalu ujung-ujungnya yang dikorbankan adalah rakyat dengan meningkatnya tarif listrik.
SUBSIDI ENERGI
Mulyanto mendesak, kalaupun pemerintah akan menghapus pelanggan listrik berdaya 450 VA dan mengalihkannya ke daya 900 VA. Maka ia meminta agar subsidi listrik tetap diberikan.
“Jangan subsidinya ikut dihapus. Ini akan memberatkan rakyat. Kemudian perpindahan daya listrik PLN dari 450 VA ke 900 VA tersebut diberikan secara gratis tanpa dipungut biaya apapun,” katanya.
Mulyanto mengingatkan pemerintah agar konsultasi dahulu dengan Komisi VII DPR RI.
Untuk mengatasi masalah energi ini, sebelum mengambil kebijakan terkait listrik, yang berdampak luas bagi masyarakat.
“Kalau caranya seperti ini, sudah melanggar pakem ketatanegaraan kita”
Komisi VII DPR dalam waktu dekat akan memanggil pihak terkait meminta keterangan soal ini.
Diinformasikan pemerintah berencana menghapus penggunaan listrik 450 VA dalam rangka menyerap listrik milik PT PLN (Persero) yang saat ini sedang mengalami over supply.
PLN tengah mengalami over supply listrik sebanyak 6 Giga Watt (GW) saat ini.
Tahun depan akan ada pembangkit listrik baru yang akan beroperasi dan mengakibatkan adanya tambahan over suplai sebesar 1,4 GW menjadi 7,4 GW.
“Belum lagi, pemerintah sedang menggemborkan produksi listrik dari Energi Baru dan Energi Terbarukan. Listrik EBET akan masuk di tahun 2030. Bila ini terjadi, maka diperkirakan over suplai listrik yang dihadapi oleh PLN akan semakin membengkak menjadi 41 GW,” tutup legislator dapil Banten III tersebut.
