DENPASAR – Pemerintah mengalokasikan anggaran ratusan triliun rupiah untuk merombak wajah layanan kesehatan nasional selama tiga tahun, mulai 2027 hingga 2029. Langkah strategis berbasis pencegahan (preventif) ini mencakup renovasi 8.001 puskesmas, pembangunan 1.988 puskesmas baru, serta pembenahan 441 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di seluruh Indonesia.
Wakil Menteri Kesehatan RI, Benyamin Paulus Octavianus, menyampaikan rencana besar tersebut saat meresmikan UPTD Puskesmas III Denpasar Barat, Bali, Selasa (6/10). Menurutnya, pembangunan puskesmas baru tersebut difokuskan untuk memecah beban pelayanan di wilayah berkepadatan tinggi.
Wamenkes Benny menekankan bahwa UPTD Puskesmas III Denpasar Barat yang berkonsep Ramah Ibu dan Anak menjadi salah satu model percontohan nasional dalam menekan angka kematian ibu dan bayi.
“Selain pelayanan umum, puskesmas ini memiliki pelayanan khusus ibu dan anak yang sangat vital dalam mencegah risiko kematian ibu dan anak. Ke depan, fokus belanja kesehatan harus bergeser dari pengobatan di rumah sakit menuju pencegahan di fasilitas primer,” ujar Wamenkes Benny melalui keterangan resmi.
Sebagai bagian dari program pembenahan nasional, mulai 2027 Kemenkes memprioritaskan pembenahan infrastruktur terparah, termasuk penambahan unit X-ray mobile di seluruh puskesmas. Khusus di Bali, sebanyak 119 puskesmas akan direnovasi, 4 puskesmas rusak berat dibangun ulang, dan 7 puskesmas yang melayani lebih dari 60.000 jiwa akan dipecah.
Namun, Wamenkes Benny menggarisbawahi pentingnya kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan untuk mengimbangi modernisasi fasilitas medis.
“Membeli alat kesehatan bisa cepat, tetapi mencetak tenaga medis seperti radiografer dan dokter spesialis membutuhkan proses. Pengadaan alat dan penyiapan SDM harus berjalan seiring sejalan agar pelayanan prima terwujud,” tegasnya.
Di tingkat daerah, UPTD Puskesmas III Denpasar Barat menjadi bentuk nyata transformasi kawasan yang dulunya bekas pasar loak dan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) menjadi fasilitas kesehatan inklusif.
Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, menjelaskan puskesmas ini beroperasi 24 jam dengan layanan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) serta layanan terpadu bersama Disdukcapil untuk penertiban akta lahir bayi secara langsung.
“Kami ingin memastikan setiap ibu dan anak mendapat pelayanan yang aman, nyaman, dan ramah tanpa diskriminasi,” kata Arya.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Anak Agung Ayu Agung Candrawati, menambahkan bahwa puskesmas ini telah terintegrasi penuh dengan BPJS Kesehatan dan dilengkapi layanan gawat darurat Damakesmas (Denpasar Mantap Kesehatan Masyarakat) 24 jam guna menopang pemerataan jangkauan kesehatan di Bali.
