BANDUNG – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan komitmen Kementerian PU dalam melanjutkan pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) di pesisir utara Jawa. Upaya ini bertujuan untuk mengantisipasi dampak penurunan muka tanah (land subsidence) dan mengurangi risiko banjir di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
Dalam Rapat Koordinasi Pembentukan Satgas Pembangunan Giant Sea Wall yang digelar di Jakarta, Rabu (19/3/2025), Menteri Dody mengatakan Kementerian PU telah bekerja sama dengan Belanda dan Korea Selatan sejak tahun 2016 untuk kajian pembangunan tanggul laut mulai dari Cilegon hingga Gresik dengan proyeksi panjang mencapai 946 km.
“Kami telah menyelesaikan pembangunan tanggul pengaman pantai utara Jakarta Tahap A sepanjang 12,66 km. Pada tahun 2020, pembangunan dilanjutkan bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan panjang tambahan mencapai 33,54 km,” ujar Menteri Dody melalui keterangan resmi.
Untuk tahap selanjutnya yaitu pembangunan tanggul laut Tahap B sepanjang 21 km, Menteri Dody menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan kajian terkait pembiayaan dan studi kelayakan (feasibility study) dengan mempertimbangkan apakah desain tanggul akan mengacu pada Integrated Flood Safety Plan Giant Sea Wall Tahap B Jakarta yang disiapkan Kementerian PU pada tahun 2020 atau menggunakan Masterplan tahun 2016 dari Bappenas. Selain wilayah Jakarta, tanggul laut juga tengah dibangun di wilayah Jawa Tengah secara terintegrasi dengan pembangunan Tol Semarang-Demak dan Tol Semarang Harbour.
Menteri Dody menekankan bahwa pembangunan tanggul laut tidak berdiri sendiri. Konsep pengendalian banjir yang diterapkan Kementerian PU bersifat terpadu dan terintegrasi dengan program penyediaan air bersih melalui Bendungan Karian dan Bendungan Jatiluhur serta peningkatan kualitas air dengan pengolahan limbah di muara sungai melalui pembangunan Jakarta Sewerage System.
“Pengendalian banjir harus diimbangi dengan penyediaan air bersih agar masyarakat tidak lagi menggunakan air tanah untuk mencegah penurunan muka tanah yang menjadi salah satu penyebab utama kerentanan banjir di Jakarta. Langkah-langkah ini menjadi bagian dari visi besar giant sea wall, dan kami berharap upaya ini dapat segera terwujud agar tidak ada lagi permasalahan lingkungan yang berdampak buruk pada kehidupan masyarakat Jakarta dan sekitarnya,” kata Menteri Dody.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga menegaskan pentingnya pendekatan sistematis dan kerja sama lintas pihak untuk penanganan banjir dan perlindungan wilayah pesisir.
“Penanggulangan banjir harus dilakukan secara terintegrasi mulai dari hulu hingga hilir. Kami akan memastikan semua pihak terkait mendiskusikan bersama desain, skema pembiayaan, dan kerja sama terbaik agar proyek ini bisa segera direalisasikan,” ujar Menko AHY.
Menko AHY juga menegaskan bahwa pembangunan tanggul laut merupakan langkah strategis untuk melindungi masyarakat dari bencana lingkungan yang semakin kompleks. “Kemenko IPK akan terus mengawal proyek ini agar dapat selesai sesuai target. Sinergi antar-pihak akan menjadi kunci keberhasilan untuk menciptakan Jakarta dan wilayah pesisir lainnya yang lebih aman dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Dalam rapat koordinasi tersebut sejumlah pejabat tinggi Kementerian PU tampak hadir diantaranya Direktur Jenderal Sumber Daya Air Lilik Retno Cahyadiningsih, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Rachman Arief Dienaputra, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Bob Arthur Lombogia, Staf Khusus Menteri Bidang Sumber Daya Air dan Kerja Sama Internasional Arie Setiadi Moerwanto, serta Staf Khusus Menteri Bidang Teknologi dan Kepatuhan Intern Syamsul Bachri Yusuf.
