SATUJABAR, BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung terus berpacu dengan waktu dan inovasi terkait problem sampah. Pembatasan kiriman sampah ke TPA Sari Mukti yang kini hanya diperbolehkan sebanyak 981 ton per hari, memaksa Kota Bandung mengolah sisa timbulan sampah secara mandiri di dalam kota.
Sedangkan total produksi sampah Kota Bandung mencapai sekitar 1.500 ton setiap hari. Artinya, terdapat sekitar 500 ton sampah yang harus diselesaikan di tingkat kota.
Saat ini, kapasitas pengolahan baru mencapai 300 ton per hari, sehingga masih ada sisa sekitar 200 ton yang berpotensi menumpuk apabila tidak segera ditangani secara sistematis dan menyeluruh.
Menurut Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, persoalan sampah tidak bisa diselesaikan dengan satu pendekatan tunggal. Keragaman jenis sampah terutama sampah organik seperti sisa makanan dan sisa masakan menuntut penerapan berbagai teknologi yang adaptif.
“Tidak mungkin hanya satu teknologi menyelesaikan seluruh persoalan sampah. Karena itu, kami memanfaatkan beragam pendekatan, terutama untuk sampah organik yang volumenya sangat besar,” ujar Farhan dikutip Humas Pemkot Bandung.
Strategi pertama yang ditempuh Pemkot Bandung adalah penguatan aspek kelembagaan dan regulasi.
Mulai dari payung hukum undang-undang hingga peraturan wali kota, seluruh perangkat kebijakan telah disiapkan sebagai dasar pengelolaan sampah terpadu.
Langkah kedua adalah pembenahan infrastruktur dasar, seperti optimalisasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), armada pengangkut, akses jalan, hingga penguatan sumber daya manusia pengelola sampah.
Salah satu contoh pengelolaan berbasis masyarakat terlihat di TPS 3R4 Rakomala yang dikelola Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).
Fasilitas dibangun pemerintah, sementara operasional dan pengelolaan sehari-hari dilakukan oleh warga setempat.
Model ini dinilai menjadi kunci keberhasilan karena mendorong rasa memiliki dan tanggung jawab bersama.
Namun hingga kini, baru sekitar 30 persen atau sekitar 500 RW di Kota Bandung yang memiliki sistem pengolahan sampah mandiri. Dari jumlah tersebut, total pengolahan masih kurang dari 40 ton per hari jauh dari kebutuhan 500 ton yang harus diselesaikan di dalam kota.
Untuk mempercepat pengelolaan di tingkat akar rumput, Pemkot Bandung meluncurkan program “Gaslah” (Petugas Pemilah dan Pengolah Sampah).
Program ini menempatkan satu petugas di setiap RW yang bertugas mengedukasi dan memastikan warga memilah sampah dari sumbernya.
Petugas ini akan mendatangi rumah-rumah warga dan mengingatkan pentingnya pemilahan sampah. Ke depan, program ini direncanakan diperkuat hingga level RT guna menjangkau lebih banyak rumah tangga.
Selain itu, Pemkot melanjutkan program Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan), mengembangkan kawasan bebas sampah, serta mengintegrasikan pengolahan sampah dengan urban farming melalui program Buruan Sae dan Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat).
Konsep ini membentuk rantai ekonomi sirkular: Sampah organik diolah menjadi kompos yang dimanfaatkan untuk urban farming. Hasil panen mendukung dapur sehat. Kemudian seluruh sisa dapur kembali diolah di fasilitas pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
“Ini strategi utama kami tahun ini. Sampah harus selesai dari hulunya,” kata Farhan.
Inovasi teknologi juga mulai diterapkan, salah satunya penggunaan bioaktivator di TPS 3R4 Rakomala. Bioaktivator merupakan cairan hasil fermentasi mikroorganisme pengurai yang mampu mempercepat dekomposisi sampah organik menjadi kompos.
Selain mempercepat proses pengomposan, teknologi ini efektif mengurangi bau tidak sedap dan menekan populasi lalat di sekitar TPS.
“Kalau ada bau, langsung disemprot dan baunya hilang. Lalat pun berkurang. Ini masih tahap percobaan, mudah-mudahan ke depan hasilnya lebih baik,” jelas Farhan.
Keunggulan bioaktivator ini adalah kemudahannya untuk diproduksi secara mandiri oleh warga tanpa proses manufaktur rumit. Dengan demikian, masyarakat didorong belajar mengelola sampah secara mandiri dan berkelanjutan.
Pemkot Bandung menargetkan seluruh 500 ton sampah yang harus dikelola di dalam kota dapat tertangani sepenuhnya paling lambat akhir semester pertama tahun ini.
Meski penegakan hukum tetap akan diterapkan, terutama terhadap pelaku pembuangan sampah lintas wilayah dan pengelola kawasan yang tidak menerapkan zero waste management, pendekatan utama tetap berbasis partisipasi warga.
“Karena sampah yang ada di Kota Bandung berasal dari kita sendiri, maka kita yang harus bertanggung jawab,” ujar Farhan.
