BANDUNG – Pj Wali Kota Bandung, A. Koswara, hadir langsung dalam peresmian rumah susun (rusun) Rancaekek dan Solokan Jeruk di Kabupaten Bandung, serta Program Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Perkotaan pada Rabu, 18 Desember 2024. Acara ini merupakan bentuk sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menyediakan perumahan dan permukiman yang layak bagi masyarakat, khususnya untuk PPKS.
Peresmian kedua rusun tersebut dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Maruarar Sirait, serta Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
Sebanyak 98 kepala keluarga, yang terdiri dari 384 jiwa, terlibat dalam program ini. Mereka berasal dari berbagai daerah, yaitu 33 keluarga dari Kota Bandung, 15 keluarga dari Kota Cimahi, dan 50 keluarga dari Kabupaten Bandung.
Kedua rumah susun yang masing-masing memiliki 58 unit ini dibangun oleh Kementerian PUPR. Selain mendapatkan tempat tinggal, para peserta juga akan mendapatkan pelatihan sesuai minat dan bakat mereka, serta pendampingan untuk meningkatkan kemandirian dalam bekerja atau berwirausaha.
Dalam sambutannya, A. Koswara menegaskan bahwa Pemkot Bandung terus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan dalam penyediaan perumahan dan permukiman yang layak bagi masyarakat, melalui Program PPKS Perkotaan.
Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, perguruan tinggi, Baznas, dan dunia usaha dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat PPKS. “Kami menghadirkan solusi terintegrasi. Program ini tidak hanya menyediakan hunian, tetapi juga memberdayakan peserta secara ekonomi agar dapat keluar dari kemiskinan ekstrem,” ungkap Bey.
Selama masa transisi, peserta program ini akan menerima bantuan keuangan sebesar Rp840.000 per bulan dari Pemprov Jawa Barat, Rp600.000 per bulan dari Baznas, dan Rp1 juta per keluarga untuk perlengkapan rumah tangga dari Kementerian Sosial. Mereka juga akan dimasukkan ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk mendapatkan bantuan sosial seperti PKH, KIP, BPNT, serta perlindungan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
Bey menambahkan, pihaknya berharap agar pelatihan yang diberikan kepada peserta dijalankan dengan serius, agar mereka dapat mandiri dan menjalani kehidupan yang lebih layak. Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah pusat, bersama Pemprov dan Pemkot Bandung, telah mentransformasi kawasan kumuh di bawah Jembatan Pasupati menjadi taman bermain anak dan ruang terbuka hijau.
Program ini menunjukkan keberhasilan kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR). “Langkah ini adalah bukti nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Keberlanjutan program ini memerlukan kolaborasi dan evaluasi berkesinambungan,” tutup Gubernur Bey.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Maruarar Sirait, juga memberikan apresiasi atas semangat gotong royong yang telah terwujud dalam berbagai inisiatif, termasuk penataan kawasan kolong jembatan Pasupati dan pembangunan rumah melalui CSR. “Gotong royong ini bukan lagi slogan, melainkan sudah menjadi aksi nyata,” ujarnya dilansir laman Pemkot Bandung.
Maruarar juga mengungkapkan beberapa kebijakan pro-rakyat, seperti pembebasan biaya BPHTB dan PBG untuk rakyat kecil, serta penyederhanaan proses perizinan dari 45 hari menjadi 10 hari. “PPN untuk rumah di bawah Rp2 miliar juga nol persen. Ini adalah bukti nyata perhatian Presiden kepada masyarakat kecil,” tambahnya.
