• Berita
  • Tutur
  • UMKM
  • Gaya Hidup
  • Sport
  • Video
Rabu, 7 Oktober 2026
No Result
View All Result
SATUJABAR
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media
No Result
View All Result
SATUJABAR
No Result
View All Result

PHK Industri Tekstil Jawa Barat, Ini Kata DPR

Editor
Jumat, 04 November 2022 - 10:37
PHK Industri Tekstil

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar. Foto: Runi/nvl

BANDUNG: PHK industri tekstil dilaporkan terjadi di sektor tekstil dan produk tekstil di Jawa Barat.

Dilaporkan belasan perusahaan tekstil di Jawa Barat tutup dan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK kepada ribuan pekerja.

RelatedPosts

Rencana Pengembangan Hutan Produksi dan Hutan Lindung

Kemenhut Terima Penyerahan 259 Ribu Hektare Kawasan Hutan

UU Satu Data Indonesia Disahkan, Bagaimana Implementasinya?

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar angkat bicara terkait fenomena tersebut.

Ia menyatakan, gelombang PHK karyawan industri garmen harus ditekan.

Sebab, semakin banyak PHK maka semakin besar potensi krisis ekonomi dan bukan tak mungkin bisa mempengaruhi sektor lain.

“Saya kira PHK ini bukan masalah yang sepele, apalagi sekarang ancaman krisis, ancaman resesi begitu kuat. Langkah konkret untuk membendung krisis yang ada di depan mata adalah menekan gelombang PHK industri garmen,” katanya dikutip situs DPR (3/11/2022).

Politisi Fraksi PKB itu mendorong pemerintah untuk menyerap produk garmen kecil yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat.

Ia menilai langkah ini penting dilakukan sebagai wujud kepedulian dan kehadiran negara di tengah masyarakat.

Selain itu diperlukan juga upaya memperluas pasar ekspor produk garmen nasional ke negara-negara yang perekonomiannya masih stabil.

“Pemerintah harus serap produk garmen lokal agar ekonomi terus bergerak dan menekan angka kemiskinan. Pasar baru ekspor produk garmen kita mau tidak mau harus diperluas, pemerintah bisa merambah ke negara-negara yang ekonominya stabil untuk memasarkan produk garmen dalam negeri,” terangnya.

Terjadinya gulung tikar massal bagi perusahaan tekstil dan produk tekstil ini disinyalir akibat lesunya permintaan pasar ekspor dari negara mitra dagang Indonesia.

Mantan Menteri Tenaga Kerja tersebut mengingatkan pemerintah untuk menghentikan arus impor produk garmen agar produk nasional dapat terserap secara optimal.

“Nah ini juga jadi catatan penting, impornya (produk garmen) distop dulu, apalagi yang barang-barang bekas itu stop saja, kalau dibiarkan masuk ya dampak negatifnya tentu ke produk garmen dalam negeri jadi nggak laku,” tukas Legislator Dapil Jawa Timur VIII tersebut.

Tags: muhaimin iskandarphktekstil

Related Posts

Perum Perhutani, kementerian kehutanan

Rencana Pengembangan Hutan Produksi dan Hutan Lindung

Editor
7 Oktober 2026

JAKARTA - Kementerian Kehutanan (Kemenhut), melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dan didukung Multistakeholder Forestry Programme (MFP) Fase 5,...

Dari kiri ke kanan: Jaksa Agung ST Burhanuddin, Presiden Prabowo Subianto, Menhut Raja Juli Antoni.(Foto: Humas Kemenhut)

Kemenhut Terima Penyerahan 259 Ribu Hektare Kawasan Hutan

Editor
7 Oktober 2026

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyaksikan langsung penyerahan denda administratif penyelamatan keuangan negara serta penguasaan kembali kawasan hutan...

Wamenkomdigi Nezar Patria memberikan keterangan kepada awak media usai menghadiri Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (06/10/2026). Foto: Ardi Widiyansah/Komdigi

UU Satu Data Indonesia Disahkan, Bagaimana Implementasinya?

Editor
7 Oktober 2026

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama Pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia menjadi Undang-Undang dalam Rapat...

Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Daerah Pemilihan Jawa Barat (Jabar) Agita Nurfianti.

Senator Agita Soroti Kendala Data DTSEN dalam Penyaluran KIP Kuliah

Editor
7 Oktober 2026

JAKARTA - Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Daerah Pemilihan Jawa Barat (Jabar) Agita Nurfianti menyoroti...

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau langsung lokasi calon penerima bantuan Program Bedah Rumah di Kelurahan Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Selasa, 6 Oktober 2026.(Foto: Humas Pemkot Bandung

Program Bedah Rumah Kota Bandung, Pastikan Warga Dapat Hunian Layak

Editor
7 Oktober 2026

BANDUNG - Pemerintah Kota Bandung siap mendukung pelaksanaan program bedah rumah, termasuk dalam memastikan aspek regulasi, pengadaan, hingga pelaksanaan di...

Alun-Alun Kota Bandung.(Foto: Humas Pemkot Bandung)

Pemkot Tata Alun-alun Bandung Jadi Kawasan Sejarah Terpadu

Editor
7 Oktober 2026

BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mulai merancang penataan kawasan Alun-alun dan sekitarnya menjadi kawasan bersejarah yang terintegrasi melalui konsep...

Category

  • Berita
  • Gaya Hidup
  • Headline
  • Opini
  • Pilihan
  • Sport
  • Tutur
  • UMKM
  • Uncategorized
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media

© 2022 SATUJABAR.COM

No Result
View All Result
  • Berita
  • Tutur
  • UMKM
  • Gaya Hidup
  • Sport
  • Video

© 2022 SATUJABAR.COM

Login to your account below

Forgotten Password?

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.