SATUJABAR, KUNINGAN – Pemerintah Kabupaten Kuningan raih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 dari BPK RI, meningkat dari opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diterima pada tahun sebelumnya.
Hal itu berkat kerja keras dan komitmen membenahi tata kelola keuangan akhirnya membuahkan hasil.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan langsung oleh Pelaksana Harian (Plh.) Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Firman Nurcahyadi, kepada Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., di Bandung, Kamis (25/6/2026).
Capaian tersebut menjadi momentum penting sekaligus lompatan positif bagi Kabupaten Kuningan. Pasalnya, pada tahun sebelumnya atas LKPD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Kuningan memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Melalui komitmen dan pembenahan yang dilakukan secara menyeluruh, opini tersebut berhasil ditingkatkan menjadi WTP.
Plh. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Firman Nurcahyadi, menuturkan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan yang telah berhasil menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan baik. Sehingga meriah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Ini merupakan pencapaian yang sangat membanggakan karena menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya dikabarkan Diskominfo Kab. Kuningan.
Menurut Firman, keberhasilan tersebut tidak hanya mencerminkan kerja keras dan dedikasi seluruh jajaran pemerintah daerah, tetapi juga menjadi bukti bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan BPK berjalan dengan baik.
“Dengan terselesaikannya laporan keuangan ini, pemerintah daerah akan lebih mudah melakukan evaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih besar oleh masyarakat,” katanya.
Ia menjelaskan, pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) untuk memastikan proses pemeriksaan berlangsung secara profesional, independen, objektif, dan berkualitas sehingga hasilnya dapat dipercaya serta memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan.
Adapun opini BPK atas kewajaran penyajian laporan keuangan didasarkan pada empat kriteria, yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), efektivitas sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kecukupan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan.
Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., didampingi Kepala BPKAD Kabupaten Kuningan, Deden Kurniawan Sopandi yang juga Plt Inspektur, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah yang telah bekerja keras dan bersinergi melakukan pembenahan tata kelola keuangan.
“Terima kasih kepada seluruh jajaran yang telah bekerja keras, bersinergi melakukan pembenahan, serta disiplin menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Capaian ini merupakan hasil kerja bersama untuk masyarakat Kabupaten Kuningan,” ujar Bupati Dian.
Ia menambahkan, keberhasilan meraih kembali opini WTP diraih melalui proses evaluasi dan perbaikan sistem yang tidak mudah dalam kurun waktu satu tahun terakhir.
“Alhamdulillah, hari ini Kabupaten Kuningan kembali meraih opini WTP dari BPK RI. Capaian ini merupakan buah dari kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas seluruh jajaran SKPD, aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Kuningan, serta dukungan penuh DPRD dan masyarakat,” tuturnya.
Bupati menegaskan, penghargaan tersebut bukanlah akhir dari proses, melainkan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel sehingga berdampak langsung pada efektivitas pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy, S.E. yang turut hadir juga, menyampaikan raihan WTP merupakan satu prestasi dan ini merupakan satu kerja keras dari semua pihak, baik eksekutif maupun legislatif. Cukup satu kali saja tahun kemarin kita mendapat WDP.
