BANDUNG: Mulan Jameela, anggota Komisi VII DPR menilai rencana program konversi kompor gas ke kompor listrik harus dikaji ulang.
Program ini dinilai bukan menyelesaikan masalah, malah justru memindahkan masalah.
“Ini seperti menyelesaikan masalah dengan masalah baru,” katanya saat rapat dengan Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE), Kementrian Perindustrian, Rabu (21/9/2022), di DPR, Senayan, Jakarta.
Menurut Mulan Jameela, program ini terlalu terburu-buru dirilis ke masyarakat.
Politisi Partai Gerindra itu mengaku, sebagai seorang ibu yang mengurus urusan dapur, ia tahu betul kebutuhan kompor untuk rumah tangga.
Konversi LPG 3 kg ke listrik jadi persoalan serius para ibu.
“Berhubung saya ibu-ibu yang mengurus kompor di dapur, jadi mengerti betul kompor apa yang dibutuhkan,” katanya dikutip situs DPR.
Mulan mengingatkan bahwa Komisi VII DPR sebenarnya sudah membahas soal program kompor listrik ini dengan Kementerian ESDM.
Dan rapat ketika itu menyepakati bahwa program tersebut perlu dikaji ulang. Kini, program distribusi kompor listrik mulai digulirkan dan harganya mencapai Rp1,5 juta per unit.
Menurutnya, hal itu menjadi masalah lain yang akan dihadapi masyarakat, terutama para ibu.
“Menurut saya konversi dari kompor gas ke kompor induksi ini seperti menyelesaikan masalah dengan masalah baru. Konversi gas 3 kg ke induksi jadi persoalan ibu-ibu. Kami tahu Kemenperin hanya menjalankan mandat yang ditugaskan. Ini urusan PLN. Saya melihat ini terlalu terburu-buru,” keluh legislator dapil Jabar XI itu.
SOSIALISASI
Di sisi lain, anggota Komisi VII yang juga politisi Nasdem Rudi Hartono Bangun mendukung langkah konversi kompor gas ke kompor listrik.
Dia meminta pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk dimasifkan.
“Saya mendukung dilakukan konversi gas ke (kompor) listrik secara bertahap ke masyarakat. Menurut saya pemakaian kompor listrik harus dilakukan dan disosialisasikan kepada masyarakat Indonesia, karena bagaimana pun energi yang berasal dari gas yang dipakai selama ini (oleh masyarakat) akan ada masa habisnya,” katanya dikutip situs DPR.
Dia menambahkan, selama ini biaya pembelian bahan baku gas disubsidi negara dan angkanya cukup besar.
Sehingga menurutnya semakin tinggi konsumsi gas, maka beban yang ditanggung negara pun semakin besar.
“Tiap tahun subsidi migas dari negara sangat besar. (Konversi ini) akan menghemat energi yang dipakai masyarakat dan menghemat beban belanja negara untuk subsidi migas,” kata Rudi.