BANDUNG – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, mengungkapkan capaian dan tantangan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet UMKM. Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta.
Dalam paparannya, Menteri Maman menyebutkan bahwa kewajiban restrukturisasi menjadi kendala utama dalam proses penghapusan piutang UMKM. “Restrukturisasi memang efektif jika nilai piutangnya besar. Namun untuk debitur kecil, justru biaya restrukturisasinya lebih tinggi daripada nilai piutangnya,” jelasnya.
Hingga 11 April 2025, pemerintah telah menghapus piutang sebesar Rp486,10 miliar yang mencakup 19.375 debitur. Namun, dari potensi total 1.097.155 debitur dengan piutang sebesar Rp14,8 triliun, baru 67.668 debitur dengan nilai Rp2,7 triliun yang memenuhi syarat untuk dilakukan hapus tagih karena terkendala aturan restrukturisasi.
Ketentuan restrukturisasi ini tercantum dalam PP 47/2024 Pasal 4 Ayat (1) poin a dan UU P2SK Tahun 2023 Pasal 250 Ayat (3). Meski demikian, Menteri Maman menyambut baik hadirnya UU Nomor 1 Tahun 2025 sebagai payung hukum baru yang memungkinkan pelaksanaan penghapusan piutang tanpa syarat restrukturisasi, sebagaimana tertuang dalam pasal 62 D, E, dan H.
“Tanpa syarat restrukturisasi, potensi hapus tagih bisa dimaksimalkan mencapai 1,09 juta debitur dengan total nilai piutang Rp14,8 triliun,” tegas Maman. Namun, ia juga menekankan pentingnya aturan turunan berupa Peraturan Menteri BUMN dan mekanisme persetujuan dari Danantara untuk menjalankan ketentuan ini secara efektif.
Terkait kesiapan teknis, Maman menyebut persoalan plafon anggaran di internal perbankan seperti BRI sudah terselesaikan pasca-RUPS. Namun, proses persetujuan dari OJK masih menjadi perhatian seiring dengan adanya pergantian direksi.
KUR Tanpa Agunan Jadi Sorotan
Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota Komisi VII juga menyoroti pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di bawah Rp100 juta yang masih kerap diminta agunan tambahan, meski aturan jelas melarangnya.
“Masyarakat datang dengan harapan besar karena aturan sudah berubah. Tapi kenyataannya, mereka tetap diminta agunan, dan proses administrasi masih menyulitkan,” ungkap Ketua Komisi VII, Saleh Partaonan Daulay.
Menanggapi hal ini, Menteri Maman mengakui adanya pelanggaran di lapangan. Ia menyebut Kementerian UMKM telah memperkuat pengawasan hingga ke tingkat regional dan akan memberi sanksi berupa pencabutan subsidi bunga KUR bagi lembaga penyalur yang terbukti melanggar.
“Kami juga telah membentuk Satgas Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM untuk mengawal dan mengawasi implementasi KUR agar berjalan sesuai aturan,” ujarnya.
