NEW YORK — Upaya menjaga perdamaian di Gaza harus berjalan beriringan dengan pemulihan kehidupan masyarakatnya. Pesan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Sugiono dalam High Level Roundtable on Gaza Early Recovery “From Sharm El-Sheikh to Phase II – Consolidating Peace and Early Recovery” di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-81 (23/9).
Indonesia menilai penghentian kekerasan, gencatan senjata, dan akses bantuan kemanusiaan tetap menjadi prioritas utama. Pada saat yang sama, pemulihan layanan dasar, infrastruktur, dan penghidupan yang layak bagi masyarakat Gaza juga harus segera dimulai.
“Bagi rakyat Gaza, perdamaian harus berarti lebih dari sekadar tidak adanya kekerasan. Mereka harus dapat membangun kembali kehidupan yang layak dan bermartabat,” pungkas Menlu Sugiono melalui keterangan resmi Kemlu.
Menlu RI tegaskan agar bantuan kemanusiaan yang diberikan tidak hanya memenuhi kebutuhan mendesak saja, akan tetapi juga membantu masyarakat Gaza membangun kembali kehidupan mereka untuk jangka panjang.
“Pemulihan Gaza membutuhkan pasokan dan sumber daya yang memadai untuk mengembalikan layanan dasar dan membangun kembali infrastruktur,” ujar Menlu Sugiono. “National Committee for the Administration of Gaza juga dapat memainkan peran penting dalam proses tersebut,” tambah Menlu RI.
Pada saat yang sama, Menlu RI sampaikan bahwa seluruh proses rekonstruksi Gaza harus dipimpin dan dimiliki oleh rakyat Palestina (Palestinian-led and Palestinian-owned). Artinya, dukungan internasional perlu diarahkan untuk memperkuat kapasitas dan kepemilikan Palestina atas masa depan Gaza.
Pertemuan High-Level Roundtable on Gaza Early Recovery menjadi bagian dari upaya internasional untuk memastikan perdamaian di Gaza dapat diikuti dengan pemulihan yang nyata bagi masyarakat. Pertemuan difokuskan untuk membahas langkah menuju fase berikutnya, termasuk pelaksanaan Peace Plan yang didukung melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803.
