Dalam arahannya, Menhaj menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremoni, melainkan penguatan amanah yang harus dijalankan dengan kesungguhan.
SATUJABAR, SURABAYA — Embarkasi menjadi ruang pertama dimana kehadiran negara dapat dirasakan oleh jemaah haji, sehingga dibutuhkan pelayanan terbaik dari para petugas. Hal ini disampaikan Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, saat melantik secara resmi Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi se-Indonesia Tahun 1447 H/2026 M di Asrama Haji Kelas I Surabaya.
Menhaj menekankan bahwa pelayanan yang diberikan oleh petugas kepada jemaah haji harus mengedepankan inklusifitas, terutama kepada jemaah kelompok rentan.
“Lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan kelompok rentan lainnya harus menjadi perhatian utama, bukan sekadar pelengkap,” tegas Menhaj di Surabaya, Jum’at (17/4/2026) dilansir laman Kemenhaj.
Dalam arahannya, Menhaj menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremoni, melainkan penguatan amanah yang harus dijalankan dengan kesungguhan.
“Pelantikan ini adalah peneguhan amanah untuk menghadirkan pembinaan, pelayanan, dan pelindungan jemaah secara nyata sejak dari embarkasi,” ujar Menhaj.
Dari sisi teknis, Menhaj meminta seluruh PPIH Embarkasi memastikan kesiapan berbasis data yang akurat dan presisi, mulai dari dokumen, pra manifest, penempatan jemaah, hingga layanan kesehatan dan distribusi kebutuhan jemaah yang harus tertata dengan baik.
Terkait skema murur dan tanazul, Menhaj menyebutnya sebagai bagian dari upaya pelindungan dan kemudahan bagi jemaah. Ia menekankan pentingnya pendataan yang valid serta penjelasan yang utuh kepada jemaah.
Integritas petugas juga menjadi sorotan utama. Menhaj mengingatkan bahwa kepercayaan jemaah adalah hal yang tidak boleh dikhianati.
“Tidak boleh ada penyalahgunaan kewenangan atau pelayanan yang diskriminatif. Petugas haji harus menjadi teladan dalam kejujuran dan akhlak pelayanan,” ujar Menhaj dengan tegas.
Selain itu, ia memberi perhatian khusus pada tata kelola dam yang harus dijalankan secara akuntabel dan transparan. Jika dilaksanakan di Arab Saudi, jemaah wajib melakukannya melalui Proyek Adahi sebagai mekanisme resmi.
Menutup arahannya, Menhaj mengajak seluruh PPIH Embarkasi, baik yang hadir secara luring maupun daring, untuk bekerja sebagai satu kesatuan.
“Walaupun dilantik secara hybrid, kita adalah satu tim nasional dengan satu standar pelayanan,” pungkasnya.
