SATUJABAR, BANDUNG–Polemik atas kebijakan larangan study tour di sekolah, yang dikeluarkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, belum juga berakhir. Para pekerja pariwisata di Jawa Barat mengancam kembali turun ke jalan, sampai tuntutanya ditanggapi Dedi Mulyadi, yang disebutnya tidak punya nyali bertatap muka langsung.
“Beliau tidak punya nyali untuk bertatap muka langsung dengan kami peserta aksi. Kita hanya bisa melihatnya di medsos (media sosial), karena beliau selalu menjawab kritikan orang itu dari medsos,” ujar Koordinator Perkumpulan Pekerja Pariwisata Jawa Barat (P3JB), Herdi Sudardja, meluapkan kekecewaannya kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, saat menggelar demo di Gedung Sate, Kota Bandung.
Aksi demo para pekerja pariwisata di Jawa Barat, mendesak Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, segera mencabut surat edaran tentang larangan kegiatan study tour di sekolah. Dedi Mulyadi menanggapi aksi demo, ‘keukeuh’ tidak akan mencabut larangan study tour di sekolah, yang disampaikannya di media sosial melalui akun-akun pribadinya.
Para pekerja pariwisata mengancam kembali turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar dari aksi demo sebelumnya. Mereka tetap mendesak Gubernur mencabut kebijakan larangan study tour seperti tertuang dalam Surat Edaran Nomor 45/PK.03.03/KESRA.
“Selain turun ke jalan, kita juga akan berupaya dengan cara-cara lain, diantaranya diplomasi melalui jalur legislatif, bisa dengan DPRD Jabar maupun ke DPR RI,” kata Herdi.
Herdi mengungkapkan, kebijakan melarang kegiatan study tour sekolah, secara langsung telah mematikan salah satu sektor ekonomi di bidang pariwisata di daerah. Kebijakan tersebut bahkan dibuat dan diputuskan, begitu tergesa-gesa tanpa melalui dialog dan mendengarkan berbagai pihak.
“Kegiatan study tour di sekolah menjadi salah satu sektor paling besar dalam bisnis jasa pariwisata. Selama ada, tidak pernah ada pelarangan, dan tidak ada kepala daerah menerbitkan aturan melarang kegiatan study tour di sekolah,” ungkap Herdi.
Herdi memandang, jika alasan di balik kebijakan melarang study tour tujuannya meringankan beban orang tua siswa, bisa dicari solusi tanpa harus melarang sepenuhnya. Banyak cara untuk tidak menambah beban orangtua, cara subsidi silang, dialokasikan dari anggaran pemerintah ke sekolah, ataupun menabung.
Keputusan melarang study tour di sekolah diklaim tanpa melalui kajian menyeluruh, baik mempertimbangkan secara ekonomi maupun sosial. Para pelaku usaha sektor pariwisata tidak pernah diajak duduk bersama, berdiskusi sebelum diberlakukan.
“Tiba-tiba saja peraturan diterbitkan dan diberlakukan tanpa melihat dampak secara ekonomi maupun dampak sosial lainnya. Bagaimana Imbasnya terhadap sektor jasa dan sektor usaha lainnya,” sesal Herdi.
Cara dan gaya komunikasi Dedi Mulyadi juga menjadi sorotan, karena dinilai hanya berani menjawab polemik melalui media sosial. Tidak pernah mau bertemu, mendengar, dan berdialog langsung, termasuk saat para pekerja pariwisata menggelar aksi demo.
Para pekerja pariwisata berharap bisa ditemui langsung Gubernur, Dedi Mulyadi, saat kembali menggelar aksi demo di Gedung Sate. Mereka bisa membubarkan diri setelah aspirasinya didengar, larangan study tour dicabut untuk dikaji kembali.(chd).
