BANDUNG – Kabupaten Kuningan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) untuk menghadapi bencana hidrometerologi, khususnya kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan.
Acara yang berlangsung di Aula Wisma Pepabri, Desa Linggasana, Kamis (25/07/2024) ini dihadiri oleh berbagai unsur terkait, termasuk pemerintah, TNI, Polri, BPBD, TNGC, Perhutani, Damkar, pegiat lingkungan, serta camat dan kepala desa.
Penjabat Bupati Kuningan, Raden Iip Hidajat, mengungkapkan bahwa rakor ini bertujuan untuk mengoptimalkan dan menyinkronkan penanganan bencana di wilayah Kabupaten Kuningan.
Berdasarkan prakiraan musim kemarau dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), wilayah Jawa Barat diprediksi akan mengalami kekeringan berkepanjangan dan curah hujan rendah, yang berdampak pada ketersediaan air bersih serta meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan.
“Mengingat hasil prakiraan tersebut, sangat penting untuk melaksanakan rapat koordinasi ini guna memastikan penanggulangan bencana di Kabupaten Kuningan berjalan secara optimal dan terkoordinasi,” ujar Iip dikutip situs Pemkab Kuningan.
Iip juga menyampaikan bahwa pada tahun 2023, periode 16 September hingga 24 Oktober, terdapat 9 kecamatan dan 16 desa dengan total 5.247 Kepala Keluarga (KK) atau 13.980 jiwa yang terdampak kekeringan dan kekurangan air bersih.
Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah daerah melalui BPBD telah mendistribusikan 417.000 liter air bersih, sementara distribusi air oleh pihak lain seperti TNI, Polri, PDAM, PMI, Baznas, DT Peduli, NU, Muhammadiyah, serta CSR dari BRI, BJB, dan lainnya mencapai total 1,5 juta liter.
Selama periode Juni hingga September 2023, kebakaran hutan dan lahan terjadi di 15 kecamatan dan 33 desa dengan luas area terdampak sekitar 239 hektar.
