SATUJABAR, BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menegaskan tidak menunggu kepastian lelang proyek Bus Rapid Transit (BRT) dari pemerintah pusat. Pemkot Bandung memilih fokus pada antisipasi risiko yang berpotensi muncul jika BRT beroperasi.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyebutkan, terdapat dua dampak utama yang menjadi perhatian, yakni hilangnya “parkir on street” dan penurunan aktivitas ekonomi ritel di sepanjang koridor BRT.
“Kalau parkir di Ahmad Yani, Sudirman, Asia Afrika, dan Otista dilarang, maka konsekuensinya besar. Orang mau belanja pasti mikir, parkirnya di mana?” ujar Farhan di Balai Kota Bandung, Senin, 5 Januari 2025 melalui keterangan resmi Humas Pemkot Bandung.
Menurut Wali Kota, pengalaman di berbagai kota menunjukkan bahwa perubahan sistem transportasi massal kerap memicu penolakan, terutama dari pelaku usaha yang khawatir kehilangan pelanggan.
“Kita tidak menutup mata. Toko-toko bisa terdampak kalau tidak disiapkan solusi parkir yang layak,” katanya.
Oleh karena itu, Pemkot Bandung memposisikan diri sebagai pihak yang aktif mengantisipasi, bukan reaktif.
Salah satunya dengan mempercepat penyediaan fasilitas parkir alternatif dan melakukan sosialisasi secara bertahap kepada masyarakat dan pelaku usaha.
Menurutnya, Pemkot Bandung akan tetap menjalankan tugasnya untuk memastikan mitigasi risiko dilakukan secara maksimal.
“Tugas kami adalah menyiapkan solusi dan terus berdialog,” ucapnya.