JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan perusahaan teknologi global atau Big Tech Company yang beroperasi di Indonesia harus turut bertanggung jawab dalam melindungi anak di ruang digital.
Penegasan tersebut disampaikan Meutya saat menerima kunjungan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026).
Pertemuan tersebut membahas penguatan kolaborasi pencegahan kekerasan terhadap anak, baik di ruang digital maupun lingkungan masyarakat.
Meutya menyampaikan bahwa pelindungan anak tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan perusahaan teknologi dan gerakan masyarakat hingga tingkat akar rumput.
Menurut Meutya, perusahaan teknologi yang beroperasi di Indonesia memiliki tanggung jawab untuk ikut menciptakan ruang digital yang aman bagi anak.
Upaya perlindungan tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan pemerintah, tetapi juga memerlukan komitmen seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ekosistem digital.
“Literasi digital kepada generasi muda tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah, tapi juga para perusahaan-perusahaan besar atau Big Tech yang beroperasi di Indonesia,” ujar Meutya melalui keterangan resmi.
Selain mendorong tanggung jawab perusahaan teknologi, Meutya menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau yang dikenal sebagai PP TUNAS.
Menurutnya, regulasi tersebut membutuhkan dukungan gerakan masyarakat agar pelindungan anak dapat berjalan efektif.
“Regulasi PP TUNAS perlu didukung oleh gerakan masyarakat karena anak-anak adalah kelompok rentan yang harus dilindungi,” ungkap Meutya.
Meutya juga mengungkapkan bahwa anak-anak masih merasakan ketidakamanan ketika menggunakan media sosial.
Di sisi lain, mereka tetap membutuhkan akses informasi melalui ruang digital yang lebih baik, disertai penguatan literasi agar mampu memanfaatkan teknologi secara aman dan bertanggung jawab.
“Anak-anak merasa bahwa dirinya tidak aman atau belum aman ketika berada di media sosial. Anak-anak merasa media sosial bisa lebih baik lagi karena mereka juga perlu mendapatkan informasi-informasi. Dan anak-anak merasa literasi yang dijalankan harus lebih banyak lagi,” tutur Meutya.
Sementara itu, Menteri PPPA Arifah Fauzi menekankan perlunya kolaborasi dengan Kemkomdigi untuk memperluas gerakan pencegahan kekerasan terhadap anak hingga tingkat akar rumput.
Upaya tersebut tidak hanya menyasar kekerasan yang dialami anak, tetapi juga mencegah anak menjadi pelaku kekerasan.
“KPPA dengan Komdigi akan memperkuat kolaborasi untuk mencegah kekerasan terhadap anak-anak ataupun kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak,” ujar Arifah.
Arifah menyebut gerakan bersama tersebut perlu dibangun melalui penguatan kesadaran untuk saling menjaga, menyayangi, dan menghormati sesama.
Penumbuhan empati di antara anak-anak menjadi salah satu pendekatan penting dalam mencegah kekerasan sejak dini.
“Hari ini kita mempunyai komitmen bersama bagaimana ini menjadi gerakan bersama-sama untuk menumbuhkan kesadaran saling menjaga, saling menyayangi, rukun sama teman, seperti yang selalu disampaikan oleh Mendikdasmen. Jadi kalau sudah ada rasa empati maka insyaallah kekerasan itu tidak akan terjadi lagi,” kata Arifah.
Ia berharap kolaborasi Komdigi dan Kementerian PPPA dapat berkembang menjadi gerakan berkelanjutan yang menjangkau masyarakat hingga tingkat daerah.
“Jadi mudah-mudahan gerakan ini bisa berlanjut. Bukan hanya di tingkat nasional saja, tapi ini bisa sampai ke tingkat daerah,” pungkas Arifah.







