JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memperkuat upaya transformasi industri batik nasional dengan mendorong penerapan prinsip keberlanjutan (sustainability). Langkah ini dinilai penting seiring meningkatnya kesadaran global terhadap isu lingkungan hidup dan tuntutan pasar terhadap produk ramah lingkungan.
Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Reni Yanita, menyatakan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem industri batik yang berkelanjutan secara menyeluruh.
“Industri batik yang berkelanjutan merupakan bentuk kecintaan kita terhadap kekayaan budaya dan alam nusantara. Namun, transformasi menuju industri yang berkelanjutan harus menyentuh berbagai sisi secara terpadu. Untuk itu, kerja sama antarpihak sangat diperlukan,” ujar Reni di Jakarta, Senin (11/8).
Menurutnya, penerapan prinsip keberlanjutan tidak hanya bisa dilakukan dari sisi produksi saja, tetapi juga harus ditunjang oleh regulasi, teknologi, standardisasi, pengurangan dampak lingkungan, serta partisipasi aktif dari konsumen dan masyarakat.
“Transformasi industri ini tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan kesadaran kolektif dari semua pihak untuk mewujudkannya,” tegas Reni.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Ditjen IKMA bekerja sama dengan satuan kerja di lingkungan Kemenperin, asosiasi perajin, kementerian dan lembaga terkait, hingga pelaku usaha batik. Kolaborasi ini bertujuan agar kebijakan yang dirumuskan dapat menyasar langsung kebutuhan di lapangan dan menghasilkan dampak yang nyata.
Direktur IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan, Budi Setiawan, menambahkan bahwa pihaknya telah mengangkat isu keberlanjutan industri batik melalui diskusi publik dalam rangkaian Gelar Batik Nusantara (GBN) pada akhir Juli 2025.
Talkshow bertajuk “Cinta Wastra Nusantara: Penerapan Keberlanjutan Lingkungan pada Industri Batik” digelar pada 30 Juli–3 Agustus 2025 dan menghadirkan sejumlah pembicara lintas sektor, mulai dari peneliti, pejabat pemerintah, hingga asosiasi pelaku industri.
“Kami ingin membangun perspektif yang holistik terhadap isu ini, dengan mendengarkan pandangan dari berbagai latar belakang,” ujar Budi.
Dalam diskusi tersebut, Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BBSPJI) Kerajinan dan Batik, Jonni Afrizon, menekankan pentingnya penggunaan bahan baku alami dan ramah lingkungan dalam produksi batik. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan batik berbahan biodegradable karena kekayaan sumber daya alam yang melimpah.
Hal senada disampaikan oleh Ketua Asosiasi Perajin dan Pengusaha Batik Indonesia (APPBI), Komarudin Kudiya. Ia menegaskan pentingnya inovasi dalam penggunaan bahan alami, namun tetap memperhatikan keterjangkauan agar dapat diimplementasikan secara luas oleh pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM).
Sementara itu, Achmad Taufik dari Pusat Industri Hijau Kemenperin menjelaskan bahwa pemerintah telah menyediakan berbagai insentif bagi industri yang menerapkan prinsip hijau, termasuk dukungan fiskal, pelatihan, dan penghargaan bagi pelaku usaha yang berkomitmen pada keberlanjutan.
Dari sisi lingkungan, Marni Sulistyowati dari Kementerian Lingkungan Hidup menekankan pentingnya pengelolaan limbah produksi batik, khususnya air limbah, dengan pendekatan prinsip 3R: reduce, reuse, dan recycle.
Kemenperin berharap, upaya ini dapat menjadi pemicu terciptanya kesadaran kolektif nasional untuk membangun industri batik yang tidak hanya berdaya saing secara ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan warisan budaya Indonesia.