SATUJABAR, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendapatkan angin segar untuk menjalankan program-programnya di tahun 2025. Komisi V DPR RI resmi menyetujui penambahan anggaran sebesar Rp2,74 triliun dalam rapat kerja yang digelar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9).
Dengan penambahan ini, total pagu anggaran Kemenhub untuk tahun depan naik menjadi Rp29,5 triliun dari sebelumnya Rp26,76 triliun.
“Penambahan ini berasal dari beberapa sumber, antara lain relaksasi blokir efisiensi, PNBP, dan pendapatan dari Badan Layanan Umum (BLU),” ujar Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi melalui keterangan resminya.
Dari total tambahan anggaran tersebut, sekitar Rp797 miliar akan digunakan untuk belanja pegawai, Rp469 miliar untuk belanja barang, dan sisanya—sekitar Rp1,48 triliun—dialokasikan untuk belanja modal.
Tak hanya membahas anggaran 2025, Menhub Dudy juga memaparkan rencana kerja dan anggaran Kemenhub untuk tahun 2026. Anggaran indikatifnya dipatok sebesar Rp28,48 triliun, dengan fokus utama pada pengembangan infrastruktur konektivitas, dukungan manajemen, serta pendidikan dan vokasi.
“Dari total tersebut, sekitar Rp20,59 triliun akan dialokasikan untuk belanja non-operasional, yang mayoritas digunakan untuk pembangunan infrastruktur transportasi,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan program-program Kemenhub. Ia menekankan pentingnya realisasi anggaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, terlebih menjelang akhir tahun yang biasanya menghadapi tantangan cuaca ekstrem.
“Akhir tahun itu tantangan di lapangan besar. Tapi di sisi lain, kita harapkan APBN bisa jadi penggerak roda ekonomi masyarakat,” katanya.
Rapat kerja ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Perhubungan Suntana dan jajaran pejabat eselon I di lingkungan Kemenhub.
